DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Rencana pemerintah menyiapkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan kebijakan tersebut, termasuk sumber anggaran dan urgensi pemberiannya.
Irma menilai, alih-alih menyiapkan insentif tambahan, pemerintah seharusnya lebih mendorong daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Keberhasilan kepala daerah, menurutnya, tidak semestinya hanya diukur dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, melainkan juga dari kemampuan meningkatkan pendapatan daerah serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia juga memandang bahwa seluruh kepala daerah pada dasarnya memiliki tanggung jawab mendukung program prioritas nasional, termasuk MBG. Terlebih, pelaksanaan program ini sendiri telah memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, serta keberadaan relawan. Manfaat tersebut dinilai sudah seharusnya menjadi motivasi tersendiri tanpa perlu insentif tambahan.
Selain persoalan anggaran, Irma menyoroti aspek keamanan pangan dalam penyaluran MBG. Ia menegaskan standar keamanan pangan harus berada di bawah pengawasan BPOM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.
“Mengapa anggarannya tidak langsung diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?” tanyanya.
Kemampuan fiskal negara juga menjadi perhatian. Irma mempertanyakan keberlanjutan pembiayaan apabila skema insentif ini diperluas ke ratusan daerah di tengah tekanan APBN. Pemerintah pun diminta konsisten mendorong efisiensi belanja, tidak hanya kepada daerah, tetapi juga dalam kebijakan di tingkat pusat.
“Bukankah pemerintah meminta daerah berhemat karena APBN tertekan? Mengapa justru ada anggaran baru untuk hal yang sudah menjadi kewajiban daerah?” ungkap legislator dapil Sumatera Selatan II ini.
Perbedaan kapasitas fiskal antar-daerah juga perlu diperhitungkan. Banyak daerah yang APBD-nya bahkan belum mencapai Rp1 triliun, sehingga pemberian insentif perlu dikaji ulang keadilannya. Lebih jauh, Irma mengingatkan bahwa penurunan angka stunting tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi. Ketersediaan air bersih, akses sanitasi, pemenuhan suplemen vitamin, dan layanan kesehatan dasar juga merupakan faktor penentu keberhasilan program gizi.
“Setiap anggaran harus memiliki sasaran yang jelas, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program MBG tidak sekadar soal penyaluran makanan, melainkan harus didukung perencanaan yang menyeluruh,” pungkasnya. [ira.hel]
