Pemprov Jatim, Bhirawa. – Perlindungan dan pengorganisasian pekerja informal menjadi salah satu perhatian Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) Jawa Timur. Kelompok pekerja yang menjadi perhatian antara lain seniman tradisi, pekerja seni pertunjukan, pekerja kebudayaan, serta profesi lain yang bersinggungan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dorongan tersebut mengemuka dalam konsolidasi FSP Parekraf Jawa Timur bersama jajaran pengurus pusat dan FSP Parekraf Jawa Tengah dengan Ketua Umum FSP Parekraf, Jumhur Hidayat, di Command Center Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kamis (3/9).
Ketua FSP Parekraf Jawa Timur Michael Revi mengatakan, karakter pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat beragam. Tidak seluruhnya berada dalam hubungan kerja formal, sehingga pendekatan pengorganisasian maupun advokasi pekerja perlu menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki ekosistem pariwisata, ekonomi kreatif, seni, dan kebudayaan yang cukup luas. Di dalamnya terdapat banyak pekerja yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan berbasis proyek, komunitas maupun aktivitas seni dan budaya.
“Pertemuan ini memberikan energi positif bagi pergerakan FSP Parekraf Jawa Timur. Dukungan Ketua Umum menjadi penting bagi kami untuk terus memperluas jejaring dan memperkuat konsolidasi. Jawa Timur memiliki karakter pekerja Parekraf yang sangat beragam, sehingga pendekatan organisasinya juga perlu terus dikembangkan,” kata Revi.
Wakil Ketua FSP Parekraf Jawa Timur Probo Darono Yakti menambahkan, perluasan jejaring pekerja informal bukan semata-mata diarahkan untuk menambah keanggotaan organisasi. Lebih dari itu, langkah tersebut diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan pada sektor kreatif yang memiliki karakter berbeda dari pekerjaan formal dapat lebih terakomodasi.
“Jawa Timur memiliki basis pekerja informal yang sangat besar, termasuk teman-teman seniman tradisi dan pekerja kebudayaan. Tantangannya adalah bagaimana FSP Parekraf dapat hadir dan relevan bagi kelompok-kelompok pekerja tersebut. Karena itu, yang kami bawa bukan sekadar agenda memperbesar organisasi, tetapi bagaimana memperluas jejaring dan menghadirkan manfaat nyata bagi pekerja,” ujarnya.
Ia mengatakan, aktivitas seni dan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan karya dan ekspresi budaya, tetapi juga menjadi ruang kerja sekaligus sumber penghidupan bagi banyak orang. Karena itu, aspek kesejahteraan, keberlanjutan penghidupan dan perlindungan pekerja perlu mendapat perhatian.
Dalam konsolidasi tersebut, gagasan FSP Parekraf Jatim mendapat respons positif dari Ketua Umum FSP Parekraf. Pengembangan organisasi di Jawa Timur dinilai masih memiliki ruang yang luas, seiring dengan beragamnya profesi dan bentuk hubungan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain isu pekerja informal, pertemuan juga membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) FSP Parekraf. FSP Parekraf Jawa Timur memberikan dukungan terhadap Munas sebagai bagian dari proses regenerasi kepengurusan sekaligus momentum untuk memperkuat arah gerakan organisasi.
Bagi FSP Parekraf Jawa Timur, regenerasi kepengurusan perlu diikuti dengan pembaruan gagasan agar organisasi mampu merespons perubahan dunia kerja, terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif dan pola kerja di luar hubungan kerja konvensional.
“Regenerasi organisasi perlu dibarengi dengan regenerasi gagasan. Munas nanti menjadi kesempatan untuk memperkuat organisasi sekaligus merumuskan bagaimana FSP Parekraf dapat menjawab perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Jawa Timur siap menjadi bagian dari proses konsolidasi tersebut,” ujar Revi.[rac.ca]
