DPRD Jatim, Bhirawa – Peningkatan aktifitas gunung api secara bersamaan di sejumlah wilayah di Indoensia , termasuk Jawa Timur menjadi peringatan pentingnya mitigasi dan skenario multi bencana.
Terkait hal ini DPRD Jawa meminta Pemprov Jatim menyiapkan skenario penanganan multi-bencana. Pemprov Jatim harus memastikan kesiapan konkret di daerah yang memiliki risiko bencana.
Legislator DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan kepada masyarakat.
“Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa, di mana titik evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya, berapa kesiapan logistiknya, dan seberapa cepat masyarakat bisa mendapatkan bantuan ketika kondisi memburuk,” ungkap Renny yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Senin (7/9).
Untuk itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut meminta Pemprov Jatim menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk mengaktifkan koordinasi lintas sektor, bukan menangani setiap bencana secara terpisah.
“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama. Kalau terjadi erupsi dan pada saat yang sama wilayah lain membutuhkan air bersih atau menghadapi karhutla, pemerintah harus sudah memiliki pembagian tugas dan prioritas yang jelas,” ujarnya.
Menurut Renny, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara karhutla sepanjang musim kemarau 2026 telah mencapai 3.834,35 hektare. Kondisi ini menunjukkan tekanan bencana tidak hanya datang dari aktivitas vulkanik, tetapi juga dari faktor hidrometeorologi.
Karena itu, Renny mendesak Pemprov Jatim membuat peta prioritas bencana berbasis wilayah. Daerah yang menghadapi lebih dari satu ancaman harus mendapatkan dukungan personel, peralatan, air bersih, layanan kesehatan, serta logistik lebih awal.
“Kalau satu daerah menghadapi kekeringan sekaligus berada dekat kawasan rawan karhutla, perlakuannya tidak bisa sama dengan daerah yang hanya menghadapi satu risiko. Begitu juga kawasan sekitar Semeru. Pemerintah harus memiliki data wilayah risiko dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala,” katanya.
“Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada. Kalau ada perubahan kondisi, datanya tinggal diperbarui,” lanjutnya.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bunda Renny mendorong penguatan sistem peringatan dini sampai tingkat desa. Informasi dari PVMBG dan BPBD harus diterjemahkan menjadi instruksi yang mudah dipahami masyarakat, termasuk kapan harus mengungsi, wilayah mana yang harus dihindari, dan jalur mana yang harus digunakan.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi atau ketika status gunung berubah,” pungkasnya.
Sementara Ahli Geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr M Haris Miftakhul Fajar MEng menekankan pentingnya mitigasi berbasis data pemantauan. Melihat kondisi yang terjadi dalam satu pekan ini, Haris menilai kewaspadaan dapat dilakukan dengan mengikuti status aktivitas masing-masing gunung.
Empat tingkatan status aktivitas gunung api ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat hingga pemerintah dalam menentukan langkah pengamanan.
“Status gunung api normal, waspada, siaga, hingga awas menjadi acuan mitigasi, bukan sekadar penanda akan terjadi letusan,” terang Haris, Senin (7/9).
Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) selaku unit Badan Geologi Kementerian ESDM telah menyediakan sistem informasi terpadu melalui platform MAGMA Indonesia. Platform digital ini menyajikan laporan aktivitas seluruh gunung api di Indonesia termutakhir yang diperbarui secara berkala.
Dengan tersedianya kanal informasi resmi tersebut, masyarakat diimbau untuk menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh kabar bohong (hoaks).
“Saat ini sering beredar ramalan tidak berdasar di media sosial, padahal secara ilmiah tidak ada teknologi yang mampu memprediksi hari dan jam pasti terjadinya erupsi,” tegas Kepala Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut.
Lebih lanjut, pada status Waspada dan Siaga, masyarakat dapat menjaga pembatasan aktivitas pada zona tertentu. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko lontaran material vulkanik yang dapat terjadi mengikuti karakter erupsi.
“Maka, saat gunung api berstatus Waspada dan Siaga, masyarakat harus mematuhi rekomendasi resmi terkait kawasan rawan bencana,” saran Haris.
Haris mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor pemerintahan sebagai sebuah keharusan. Koordinasi ini melibatkan peran PVMBG selaku pemantau aktivitas gunung api, BMKG untuk analisis arah angin dan cuaca, serta Kementerian Perhubungan untuk pengaturan jalur penerbangan demi memprioritaskan keselamatan publik.
Untuk jangka panjang, Haris menganjurkan pemerintah serta instansi terkait untuk memperkuat edukasi kebencanaan sebelum aktivitas meningkat. Ia berpendapat bahwa langkah edukasi dan sosialisasi membantu masyarakat memahami risiko tanpa menimbulkan kepanikan.
Mitigasi juga perlu dilakukan melalui pemetaan risiko, penyiapan jalur evakuasi, serta penguatan komunikasi kebencanaan. “Budaya mitigasi harus dibangun melalui pemahaman terhadap proses alam dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haris.
Menurutnya, pemahaman tersebut membuat masyarakat lebih siap menghadapi aktivitas gunung api. Kesiapsiagaan juga membantu mengurangi dampak ketika erupsi terjadi. Dengan demikian, aktivitas vulkanik dapat dihadapi melalui kewaspadaan, kepatuhan terhadap rekomendasi, dan pemanfaatan informasi ilmiah.
Pada Minggu (6/9/2026), Enam gunung api menjadi perhatian karena mengalami erupsi maupun aktivitas vulkanik tinggi. Yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gunung Semeru menjadi satu-satunya dari enam gunung tersebut yang berada di Jawa Timur.
Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter. Aktivitas vulkanik tersebut berlangsung ketika Jawa Timur juga menghadapi persoalan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. [geh.ina.gat]
