Pemprov, Bhirawa – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi Policy Innovation Competition (POIN) 2026 sebagai upaya mendorong aparatur sipil negara (ASN) menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Program ini untuk melahirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan di Jawa Timur, dimana perubahan global yang berlangsung sangat cepat, mulai dari disrupsi teknologi, dinamika ekonomi hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, menuntut pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berkualitas. Selasa, (28/7)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRIDA Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pujias Dati, SH., MH, mengatakan kebijakan publik tidak cukup disusun berdasarkan rutinitas birokrasi, melainkan harus bertumpu pada data, hasil riset, serta analisis yang mendalam agar mampu menjawab persoalan masyarakat secara nyata.
“Sebagai pemerintah, orientasi utama kita adalah pelayanan kepada masyarakat, sebab itu, setiap kebijakan harus lahir dari data, riset, dan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan,” jelasnya.
Lanjut Lilik menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, pendidikan, sekaligus motor pertumbuhan kawasan Indonesia Timur, namun ini masih menghadapi tantangan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Melalui POIN 2026, BRIDA ingin membangun ekosistem inovasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kompetisi tersebut bukan semata mencari pemenang, tetapi menjadi wadah lahirnya gagasan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah,” pungkasnya
Sementara itu, Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Yogi Suwarno, Ph.D, yang menjadi narasumber utama, menekankan pentingnya penyusunan policy brief yang ringkas, tajam, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
Menurutnya, tantangan terbesar tidak sekadar menghasilkan kajian ilmiah, tetapi memastikan rekomendasi kebijakan benar-benar sampai ke meja pimpinan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
“Policy brief bukan karya ilmiah yang Panjang, dibutuhkan pimpinan adalah rekomendasi yang singkat, berbasis data, fokus pada satu persoalan, sekaligus menawarkan alternatif solusi yang dapat segera dieksekusi,” jelasnya.
Yogi mengukapkan penyusunan policy brief harus mengedepankan pendekatan evidence-based policymaking, yaitu kebijakan yang didukung bukti empiris melalui hasil riset, analisis, maupun data lapangan. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah.
“Selain menyajikan data dan analisis, penulis juga harus mampu merumuskan rekomendasi yang spesifik, terukur, realistis, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, judul yang menarik, ringkasan eksekutif yang padat, dan bahasa yang sederhana juga menjadi faktor penting agar rekomendasi mudah dipahami pembuat kebijakan,” tuturnya. [ren.gat]
