Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,1 triliun dengan proyeksi belanja mencapai Rp4,9 triliun. Penyusunan postur anggaran tersebut dilakukan melalui integrasi program prioritas pembangunan serta optimalisasi kemandirian fiskal mengingat dana transfer dari pemerintah pusat kian mengerucut.
Pada Kamis (16/7/2026) lalu, juga dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengagendakan pembahasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan RKPD 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa meskipun nilai APBD dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan lima prioritas pembangunan.
Kelima prioritas tersebut meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan.
Menurutnya, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Program Prioritas Nasional Asta Cita. Di tengah perlambatan sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 8,78 persen, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan 11,38 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab Bojonegoro memastikan alokasi anggaran bagi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan mengawal pelaksanaan program agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dalam postur APBD 2027 telah diperhitungkan sejumlah belanja wajib yang bersifat mengikat, antara lain pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, Universal Health Coverage (UHC), Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, serta program beasiswa.
Berikutnya, postur APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2024 tercatat sebesar Rp8,2 triliun, kemudian menurun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025 dan Rp6,4 triliun pada 2026. Pada 2027, APBD diproyeksikan kembali turun menjadi Rp5,1 triliun. [bas.kt]
