Gresik, Bhirawa – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar belanja pemerintah melalui platform INAPROC. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak omzet usaha lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Dorongan tersebut, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD). Kolaborasi legislatif, eksekutif, perbankan, dan pelaku UMKM di Circle Coffee, Jalan Poros Banjarsari–Suci, Kecamatan Manyar, Gresik.
Kepala BPPKAD melalui Kabid Pendataan, Almira Hadiani, S.H., M.M., mengatakan pembinaan UMKM dilakukan melalui penyuluhan pajak daerah dan pengenalan peluang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui INAPROC. Platform katalog elektronik, dan toko daring milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“UMKM berkualitas, omzet melejit, pajak daerah meningkat. UMKM yang tertib administrasi lebih mudah menembus pasar baru. Ketika omzet tumbuh, pendapatan daerah ikut bergerak dan kembali untuk pembangunan Gresik,” ujar Almira.
Kebutuhan perangkat daerah, mulai konsumsi rapat, nasi kotak, makanan ringan hingga katering, menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan UMKM lokal. Karena itu, pelaku usaha didorong segera memenuhi persyaratan dan mendaftarkan produknya ke INAPROC.
Untuk mendukung langkah tersebut, BPPKAD memfasilitasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara daring melalui SEPADAN di laman sepadan.gresikkab.go.id. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan layanan, untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Almira menegaskan, untuk jasa boga atau katering yang menjadi objek PBJT. Tarif pajak sebesar 10 persen, dipungut dari konsumen dan disetorkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku UMKM, juga diimbau mencatat omzet secara tertib agar pengelolaan usaha dan penghitungan pajak lebih akurat.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Gresik Mochammad, menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Jumlah UMKM di Gresik mencapai sekitar 84 ribu unit, sehingga berpotensi besar menyerap tenaga kerja apabila dikelola secara profesional.
“Kalau 84 ribu, UMKM berjalan baik dan setiap usaha. Membutuhkan tiga sampai empat tenaga kerja, tentu tenaga kerja yang terserap sangat besar,” katanya. [kim.kt]
