*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik
Jakarta, Bhirawa
Hari ini, tantangan fiskal Indonesia tidak lagi sekadar soal menjaga angka defisit di bawah batas aman. Kini, telah berkembang menjadi ujian moral, apakah negara ini mampu menunjukkan bahwa beban pembangunan dapat dipikul bersama, dan hal itu dimulai dari para penyelenggara negaranya.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo telah menyampaikan sinyalemen, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pertengahan Maret 2026. Dalam forum itu, Presiden membahas langkah-langkah antisipatif menghadapi dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dan fiskal Indonesia.
Memang, Presiden Prabowo tidak secara langsung memutuskan pemotongan gaji, tetapi memberikan arahan kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi defisit pembiayaan negara, termasuk langkah penghematan ekstrem, seperti pemotongan gaji menteri dan anggota parlemen, dan selanjutnya meminta agar opsi tersebut dikaji sebagai bagian strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam konteks ini, pemotongan gaji pejabat tidak sekadar dilihat sebagai langkah penghematan, tetapi sebagai pesan moral yang menyentuh rasa keadilan publik. Ia berbicara tentang bagaimana negara dikelola, bukan hanya dengan angka, melainkan juga dengan empati.
Dalam praktiknya, disiplin fiskal tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan makro, seperti pengendalian defisit atau optimalisasi penerimaan pajak, tetapi juga melalui langkah-langkah mikro yang bersifat simbolik, namun strategis. Pemotongan gaji pejabat, termasuk dalam kategori ini, sebagai langkah yang secara nominal mungkin tidak signifikan terhadap total belanja negara, namun memiliki daya resonansi yang kuat.
Kebijakan dimaksud juga sejalan dengan prinsip penghematan fiskal, di mana pemerintah berupaya mengurangi pengeluaran untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini perlu dimaknai secara adaptif, tidak semata sebagai respons krisis, melainkan sebagai upaya membangun budaya pengelolaan keuangan negara yang lebih berintegritas.
Selain itu, kebijakan ini juga dipahami sebagai symbolic fiscal discipline, yakni sinyal moral yang mencerminkan suatu kondisi bahwa elite pemerintahan juga ikut berkontribusi melalui mekanisme burden sharing yang merefleksikan pembagian beban krisis secara adil, sekaligus memberikan gambaran penting karena dampaknya bukan hanya terkait dengan fiskal, tetapi juga kepercayaan publik yang legitimate.
Disiplin fiskal
Perjalanan fiskal Indonesia, sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa konsolidasi anggaran terus dijaga, walau tekanan, terutama kondisi geopolitik global, masih terus mempengaruhi stabilitas fiskal dalam negeri.
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN yang sempat turun ke 1,65 persen terhadap PDB pada 2023, kembali naik ke sekitar 2,3 persen pada 2024, dan mendekati 2,9 persen pada 2025 atau setara sekitar Rp695 triliun. Angka ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen, namun jelas mengindikasikan bahwa ruang fiskal semakin menyempit.
Di saat yang sama, rasio utang pemerintah berada di kisaran 39–40 persen PDB. Meski masih relatif aman, dinamika global membuat posisi ini tidak bisa dipandang ringan. Konflik di kawasan Timur Tengah, misalnya, telah mendorong lonjakan harga energi global. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi, hingga Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Dengan tren harga yang tinggi, subsidi energi berpotensi menembus Rp400 triliun, meningkat dari sekitar Rp339 triliun pada 2024.
Studi International Monetary Fund menyebutkan bahwa salah satu kunci yang disoroti penguatan disiplin fiskal bagi negara berkembang adalah pentingnya credibility signaling, yakni sinyal kebijakan yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan fiskal yang sehat.
Di sinilah pemotongan gaji pejabat menemukan relevansinya. Ia mungkin kecil secara angka, tetapi besar sebagai sinyal bahwa disiplin fiskal dimulai dari atas.
Sinyal moral
Di tengah keterbatasan fiskal, kepercayaan publik menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan angka-angka anggaran. Riset World Bank pada 2022 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang melibatkan pengorbanan elite dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pengetatan hingga 15–20 persen. Sementara itu, OECD mencatat bahwa peningkatan kepercayaan publik dapat berdampak pada kenaikan penerimaan negara hingga 2–3 persen PDB dalam jangka menengah.
Dalam konteks Indonesia, tax ratio yang masih berada di kisaran 10–10,4 persen PDB pada tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa ruang peningkatan penerimaan masih terbuka lebar, namun ruang tersebut sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemotongan gaji pejabat memperoleh maknanya di sini sebagai sinyal moral. Ia bukan sekadar langkah fiskal, tetapi pesan bahwa pengorbanan dimulai dari atas. Bahwa negara tidak hanya meminta, tetapi juga memberi contoh langsung dari para pejabat yang diberikan amanah untuk mengurus negara.
Efisiensi anggaran
Struktur belanja negara menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Dalam RAPBN 2026, total belanja diproyeksikan berada di kisaran Rp3.100–3.300 triliun. Di dalamnya, berbagai program prioritas memerlukan pembiayaan besar dan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, mengalami lonjakan signifikan dari sekitar Rp71 triliun pada 2025 menjadi proyeksi Rp300–335 triliun pada 2026. Program ini menyasar puluhan juta anak dan ibu hamil sebagai investasi jangka panjang kualitas sumber daya manusia.
Sementara di sisi lain, program cek kesehatan gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp20–30 triliun per tahun, sementara penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan sekitar Rp15–25 triliun.
Apabila diakumulasikan bersama, ketiga program tersebut saja berpotensi menyerap lebih dari Rp350 triliun dalam satu tahun anggaran. Pada saat yang sama, tekanan subsidi energi meningkat akibat lonjakan harga minyak global.
Dalam konteks ini, pemotongan gaji pejabat memang hanya berkontribusi kecil, dengan estimasi penghematan sekitar Rp1–3 triliun per tahun, namun nilai kebijakan ini tidak berhenti pada angka tersebut. Ia menjadi bagian dari upaya membangun persepsi bahwa efisiensi dilakukan secara menyeluruh, bukan selektif.
Dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah variabel yang memiliki nilai ekonomi nyata. Laporan International Monetary Fund menunjukkan bahwa negara dengan kredibilitas fiskal yang kuat dapat menurunkan biaya utang hingga 50–150 basis poin. Dalam konteks Indonesia, penurunan tersebut dapat berarti penghematan belanja bunga hingga Rp10–15 triliun per tahun.
Keteladanan pejabat publik menjadi kunci dalam membangun kredibilitas tersebut. Ketika masyarakat melihat bahwa penyelenggara negara turut berbagi beban, muncul rasa keadilan yang memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam World Development Report 2017, World Bank menegaskan bahwa perilaku elite memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kolektif masyarakat.
Dengan demikian, pemotongan gaji pejabat bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun norma sosial baru: bahwa pengelolaan negara harus berlandaskan integritas dan empati.
Kredibilitas kebijakan
Meski sarat makna, kebijakan ini tetap harus dirancang dengan hati-hati. Studi International Labour Organization menunjukkan bahwa pemotongan gaji tanpa desain yang tepat dapat menurunkan produktivitas aparatur hingga 5–10 persen.
Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah potensi penurunan motivasi kerja dan munculnya moral hazard jika sistem pengawasan tidak diperkuat. Di sisi lainnya, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah adalah sesuatu nyata dan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Kebutuhan pembiayaan program prioritas yang besar, ditambah beban subsidi energi, membuat ruang manuver kebijakan menjadi semakin sempit. Dalam situasi ini, setiap kebijakan harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
Pada akhirnya, esensi dari pemotongan gaji pejabat tidak terletak pada besaran penghematan yang dihasilkan. Angkanya mungkin kecil dibandingkan total APBN, namun apabila kebijakan ini mampu direalisasikan, secara otomatis meningkatkan kepercayaan publik, sehingga dampak ekonominya bisa jauh lebih besar.
Peningkatan kepatuhan pajak sebesar satu persen saja dapat menghasilkan tambahan penerimaan hingga Rp20–30 triliun. Penurunan biaya utang dapat menghemat belanja bunga, hingga belasan triliun rupiah. Semua itu berawal dari satu hal yang sederhana: kepercayaan.
Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, sejatinya adalah ajakan untuk mengembalikan dimensi moral dalam kebijakan fiskal. Bahwa disiplin anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keteladanan.
Dalam situasi penuh tekanan, seperti saat ini, mungkin itulah yang paling dibutuhkan: bukan sekadar kebijakan yang tepat, tetapi kepemimpinan yang dipercaya. [ant.kt]
