Kota Malang Bhirawa
Langkah konkret untuk membenahi wajah ekonomi kerakyatan terus dipacu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Demi memastikan revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) segera terealisasi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, melakukan “jemput bola” ke Jakarta untuk mengonsultasikan skema pembiayaan terbaik bagi pasar legendaris tersebut.
Kehadiran pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif di kantor Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI pada akhir pekan kemarin menjadi bukti kuatnya komitmen daerah dalam memperjuangkan nasib ribuan pedagang PBM di tengah keterbatasan anggaran fiskal.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar pembangunan PBM tidak hanya mengandalkan APBD yang terbatas, namun tetap mampu menghadirkan fasilitas yang modern dan layak bagi masyarakat tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan bagi para pedagang.
“Ini adalah strategi kami untuk mencari jalan keluar terbaik di tengah keterbatasan anggaran daerah. Bersama Ketua DPRD dan Komisi B, kami melakukan paparan terkait kondisi PBM agar mendapatkan dukungan pusat, baik melalui skema pembiayaan kreatif maupun pendampingan teknis,” ujar Wahyu.
Dalam audiensi tersebut, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR, Heri Setiawan, memberikan sinyal positif. Salah satu opsi yang paling relevan untuk menuntaskan masalah PBM adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2024, terbuka peluang kombinasi pembiayaan antara APBN, APBD, hingga partisipasi swasta. Menariknya, pemerintah pusat juga menyediakan Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan kelayakan.
Dukungan ini sangat krusial untuk menjaga agar skema pembiayaan tetap berimbang, sehingga keberlanjutan usaha para pedagang kecil di pasar tetap menjadi perhatian utama.
Senada dengan hal itu, sinergi antara Pemkot dan DPRD Kota Malang ini diharapkan segera membuahkan hasil konkret. Baginya, PBM bukan sekadar bangunan fisik, melainkan urat nadi ekonomi warga Malang yang sudah selayaknya mendapatkan sentuhan pembaruan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Malang didorong untuk segera mengajukan Pra Project Development Facility (Pra-PDF). Melalui mekanisme ini, Kantor Bersama KPBU yang melibatkan Kemenkeu dan Bappenas akan memberikan pendampingan awal dalam menyiapkan studi kelayakan sebelum masuk ke tahap pembangunan.
“Harapan kami, penanganan PBM ini segera menemukan formulasi pembiayaan yang tepat. Kita ingin pasar rakyat ini kembali ditata menjadi pusat aktivitas ekonomi yang aman, modern, dan berdaya saing, namun tetap memiliki ruh kerakyatan yang kuat,” pungkas Wahyu. [mut.gat]
