29.5 C
Sidoarjo
Wednesday, June 17, 2026
spot_img

Rasiyo DPRD Jatim Usul MBG Tak Diberikan ke Sekolah Favorit, Prioritaskan Wilayah 3T

DPRD Jatim, Bhirawa – Langkah pemerintah melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, menilai evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar program dengan anggaran besar tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemerintah perlu melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap penerima manfaat MBG sehingga anggaran yang digelontorkan dapat lebih efektif dan efisien.

“Saya mendukung langkah evaluasi untuk program MBG ini. Sebab anggarannya cukup besar, mencapai Rp347 triliun. Sementara jika dihitung, yang benar-benar dinikmati langsung oleh masyarakat nilainya tidak sampai Rp15 triliun,” ujar Rasiyo saat ditemui di Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Rabu (17/6/2026).

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu menilai, apabila alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, maka sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk program-program lain yang lebih mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.

Rasiyo mengusulkan agar pelaksanaan MBG diprioritaskan menggunakan pendekatan wilayah 3T, yakni daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan.

Menurutnya, kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah yang lebih besar dibanding wilayah perkotaan yang sudah relatif maju.

“Fokusnya harus pada wilayah 3T yang memang menjadi prioritas pembangunan nasional, termasuk di Jawa Timur. Kalau MBG, tentu yang harus diprioritaskan adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Berita Terkait :  Apresiasi Langkah Komdigi Batasi Medsos Anak, Komisi X DPR RI Desak Juknis Tangkal Judi Online dan Pornografi

Sebagai contoh, Rasiyo menilai pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah favorit dan sekolah swasta maju di Kota Surabaya perlu dievaluasi. Sebab, penerima manfaat di sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak memiliki tingkat kebutuhan yang sama dengan siswa di daerah tertinggal.

“Kalau sekolah-sekolah favorit atau swasta besar di Surabaya menerima MBG, menurut saya kurang tepat. Lebih baik anggarannya difokuskan kepada masyarakat atau anak-anak di wilayah 3T yang memang membutuhkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Selain soal sasaran penerima manfaat, Rasiyo juga menyoroti kualitas makanan yang diterima siswa. Meski pemerintah menetapkan anggaran sekitar Rp15 ribu per porsi, dalam praktiknya ia menerima laporan bahwa nilai riil makanan yang diterima siswa terkadang jauh di bawah angka tersebut.

“Secara pagu memang Rp15 ribu, tetapi di lapangan kadang hanya sekitar Rp10 ribu per kotak. Tidak sedikit sekolah yang menilai kualitas makanan yang diterima masih kurang baik,” katanya.

Tak hanya itu, Rasiyo juga meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan program MBG. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena cakupan wilayah program yang sangat luas.

Ia mengusulkan agar pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga guru turut dilibatkan dalam mengawasi distribusi dan pelaksanaan MBG di sekolah masing-masing.

“Selama ini tumpuannya ada di BGN dan SPPG, padahal areanya sangat luas. Pengawas sekolah perlu dilibatkan. Kepala sekolah juga bisa membantu mengatur jadwal pembagian makanan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim tersebut.

Berita Terkait :  Perjuangan Wahidiyah dan Ponpes Kedunglo Dukung Vinanda - Gus Qowim di Pilkada Kota Kediri 2024

Menurut Rasiyo, para guru juga dapat berperan aktif mengawasi pelaksanaan MBG saat jam istirahat sekolah berlangsung.

“Ketika siswa istirahat dan makan, guru juga sedang istirahat. Pada momen itu guru bisa ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan tertib dan sesuai tujuan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Rasiyo berharap pemerintah terus membuka ruang terhadap kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media massa maupun media sosial. Dengan demikian, program MBG yang dinilai sangat baik tersebut dapat terus diperbaiki dan disempurnakan.

“Program ini sangat bagus dan memiliki tujuan mulia. Tetapi setiap program pasti membutuhkan evaluasi. Pemerintah harus peka terhadap berbagai masukan dari masyarakat agar manfaatnya semakin besar dan tepat sasaran,” pungkasnya.  [geh.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!