Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis dalam Rapat Kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi XII DPR RI Cornelis menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Cornelis, target investasi nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen memerlukan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mendukung langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi sekaligus mendorong masuknya investasi yang berkualitas.
“Target ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut didukung, termasuk melalui penguatan anggaran dan program-program strategis yang dijalankan,” ujarnya.
Cornelis menilai Indonesia memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya mengejar besaran nilai, melainkan juga kualitas dan dampaknya terhadap pembangunan.
Ia menjelaskan, investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita tentu tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam kita, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bahkan pada akhirnya hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial,” tegasnya.
Mantan Gubernur Kalimantan Barat itu menyatakan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menekankan pentingnya investasi berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia perlu membuka peluang investasi seluas-luasnya, namun tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” katanya.
Politisi dari Fraksi PDI-P itu juga menilai usulan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah yang rasional mengingat besarnya target investasi nasional yang harus dicapai.
Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan investasi yang masuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. [ira.hel].
