Oleh:
Aisyah Anggraeni
Mahasiswa S3/Doktor Pendidikan Dasar FIP Universitas Negeri Padang (UNP) Sumbar
Ada satu kebiasaan yang tampaknya sulit ditinggalkan bangsa ini. Kita selalu terharu ketika negara akhirnya melakukan sesuatu yang sejak awal memang menjadi kewajibannya. Ketika jalan rusak diperbaiki, kita memuji. Ketika pelayanan publik membaik, kita bersyukur. Ketika anak-anak miskin memperoleh akses pendidikan yang lebih layak melalui Sekolah Rakyat, kita menyebutnya sebagai terobosan besar.
Tidak ada yang salah dengan rasa syukur itu. Hanya saja, kadang-kadang muncul pertanyaan kecil yang mengganggu: mengapa sesuatu yang seharusnya menjadi hak masih sering terasa seperti hadiah?
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto di Tabanan, Bali, pada 7 Juni 2026 menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk membantu masyarakat yang paling susah dan paling kurang berdaya, publik tentu menyambutnya dengan optimisme. Program itu menunjukkan bahwa negara menyadari masih adanya kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.
Namun justru di situlah letak ironi yang perlu dibaca lebih dalam. Setelah puluhan tahun pembangunan dijadikan mantra nasional, setelah berbagai program pengentasan kemiskinan silih berganti diluncurkan, dan setelah anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun, mengapa kelompok yang paling susah dan paling kurang berdaya itu masih harus disebut secara khusus?
Barangkali jawabannya sederhana sekaligus tidak nyaman: karena ketimpangan sosial ternyata jauh lebih tahan banting daripada pidato pembangunan. Ia tidak mudah runtuh hanya karena pertumbuhan ekonomi meningkat atau statistik nasional terlihat membaik. Ketimpangan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri. Ketika satu bentuknya berhasil dikurangi, ia muncul dalam bentuk yang lain. Ketika akses pendidikan diperluas, ketimpangan berpindah ke kualitas pendidikan. Ketika angka partisipasi sekolah meningkat, ketimpangan muncul dalam peluang kerja dan mobilitas sosial.
Di atas kertas, pendidikan sering dipromosikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Kalimat itu sangat populer dan terdengar meyakinkan. Masalahnya, tidak semua orang memasuki jalan itu dari titik yang sama. Ada anak yang memulai perjalanan hidup dengan perpustakaan kecil di rumah, internet tanpa batas, dan orang tua yang mampu membimbing proses belajar. Ada pula anak yang memulai hidup dengan pekerjaan sambilan, rumah yang sempit, dan kecemasan apakah besok masih bisa berangkat sekolah. Keduanya kemudian diminta mengikuti perlombaan yang sama dan dinilai dengan standar yang sama. Setelah itu kita menyebut hasilnya sebagai prestasi individual.
Pierre Bourdieu (1986) telah lama mengingatkan, sekolah tidak selalu menjadi alat pembebasan sosial. Dalam banyak situasi, sekolah justru berperan mereproduksi ketimpangan yang sudah ada melalui apa yang disebut sebagai modal budaya. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses terhadap pengetahuan, literasi, dan lingkungan belajar yang baik memperoleh keuntungan sejak awal. Sementara itu, anak-anak dari keluarga miskin sering harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mencapai garis yang sama. Dengan kata lain, pendidikan memang membuka kesempatan, tapi kesempatan itu tidak selalu terbuka dengan lebar yang sama bagi semua orang.
Di sinilah Sekolah Rakyat menjadi penting. Program ini pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa kesetaraan formal tidak identik dengan keadilan sosial. Negara tampaknya mulai menyadari bahwa membuka pintu sekolah saja tidak cukup ketika sebagian warga bahkan belum memiliki kemampuan untuk mencapai pintu tersebut. Persoalannya, sejarah kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masalah sering kali lebih mudah dibandingkan penyelesaiannya.
Bangsa ini memiliki hubungan yang cukup romantis dengan angka. Kita senang menghitung jumlah sekolah yang dibangun, jumlah peserta didik yang diterima, jumlah ruang kelas yang direnovasi, dan jumlah anggaran yang berhasil diserap. Semua itu memang penting. Namun pendidikan bukan industri beton yang keberhasilannya dapat diukur hanya dari banyaknya bangunan yang berdiri. Pendidikan adalah proyek kemanusiaan yang hasilnya baru terlihat ketika kehidupan seseorang benar-benar berubah.
Karena itu, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada laporan administrasi yang terlihat mengesankan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah program ini mampu memperluas mobilitas sosial. Apakah anak-anak yang lahir dalam kemiskinan memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Apakah mereka memperoleh kualitas pendidikan yang memungkinkan mereka bersaing dalam dunia yang semakin kompleks? Ataukah mereka hanya mendapatkan versi lain dari pendidikan yang cukup untuk bertahan hidup, tapi belum cukup untuk mengubah kehidupan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika dunia sedang bergerak sangat cepat. Teknologi digital berkembang hampir setiap hari. Kecerdasan buatan mulai mengubah struktur pekerjaan. Banyak profesi lama menghilang, sementara profesi baru bermunculan dengan tuntutan keterampilan yang semakin tinggi. Dalam kondisi seperti ini, memberikan pendidikan yang sekadar cukup kepada kelompok miskin justru dapat menjadi bentuk ketidakadilan baru. Mereka tidak membutuhkan pendidikan minimal. Mereka membutuhkan pendidikan terbaik.
James S. Coleman (1988) menunjukkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tapi juga oleh modal sosial. Dukungan keluarga, kepercayaan sosial, lingkungan yang sehat, dan jaringan komunitas yang kuat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar. Artinya, membangun sekolah jauh lebih mudah daripada membangun ekosistem sosial yang mendukung pendidikan. Gedung dapat selesai dalam hitungan bulan. Membangun harapan dan kepercayaan diri membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Lebih jauh lagi, Paulo Freire (1970) mengingatkan, pendidikan seharusnya menjadi praktik pembebasan. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan atau pencapaian angka-angka akademik. Pendidikan harus membantu manusia memahami realitas hidupnya sekaligus memberikan kemampuan untuk mengubah realitas tersebut. Jika pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang patuh tapi tidak berdaya, maka pendidikan telah kehilangan fungsi emansipatorisnya.
Karena itu, Sekolah Rakyat sesungguhnya sedang menghadapi ujian yang lebih besar daripada sekadar menyediakan akses belajar. Program ini diuji oleh kemampuannya menghadirkan pendidikan yang membebaskan, memberdayakan, dan memperluas kesempatan hidup bagi kelompok yang selama ini tertinggal. Jika berhasil, Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting untuk memutus rantai ketimpangan antargenerasi. Namun jika gagal, ia berisiko menjadi tambahan daftar panjang kebijakan yang sangat baik dalam konsep, sangat menarik dalam presentasi, tapi terlalu kecil dampaknya dalam kehidupan nyata.
Pada akhirnya, masyarakat miskin tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan yang adil. Dan sejarah menunjukkan bahwa kesempatan yang adil hampir selalu lebih sulit diwujudkan daripada sekadar diumumkan. Di situlah tantangan terbesar Sekolah Rakyat. Sebab membangun sekolah memang penting, tapi membangun masa depan jauh lebih sulit. Dan bangsa ini, seperti sering terjadi, kadang lebih cepat meresmikan bangunan daripada memastikan harapan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya.
————- *** —————-
