Pemprov Jatim, Bhirawa
Memperkuat kualitas kebijakan publik, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur penyelenggaraan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar di Samator Surabaya. Pada gelaran ini Pemprov Jatim menjadi salah satu provinsi yangmeraih IKK Award untuk kategori Pemerintah Provinsi.
IKK Award ialah penghargaan yang diberikan oleh LAN RI pada instansi pemerintah yang dinilai unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), merupakan instrumen mengukur kualitas kebijakan publik.
Penghargaan diberikan kepada instansi yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, partisipasi publik, transparansi, dan efektivitas dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Selasa, (25/11/2025)
Koordinator utama pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Jawa Timur, BRIDA Jatim memegang peran sentral dalam memastikan seluruh proses evaluasi kebijakan daerah berjalan secara terstruktur dan professional, tidak hanya mengoordinasikan pengumpulan dan penyelarasan data dari seluruh OPD, tapi menyediakan pendampingan teknis, bimbingan metodologis.
Selain itu juga fasilitasi diskusi untuk memastikan setiap indikator IKK dapat dipahami dan diimplementasikan dengan tepat, serta melakukan verifikasi hasil penilaian supaya kualitas kebijakan daerah dapat diukur secara akurat dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
Acara tersebut turut di hadiri oleh Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bidang Pengendalian Mutu dan Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati dan Wali Kota.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan komitmen Jawa Timur mengembangkan BPSDM sebagai corporate university untuk memperkuat peran widyaiswara dalam proses mentoring dan kepemimpinan aparatur.
“Pemimpin OPD sering kali memikul tanggung jawab besar namun kekurangan ruang untuk berdiskusi, sehingga peran lembaga pelatihan menjadi kunci dalam mendukung kualitas kebijakan,” jelasnya.
Emil memaparkan bagaimana Jatim menggunakan big data analytics untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti, dengan memindahkan pengelolaan big data dari Dinas Kominfo ke Bappeda supaya analisis perencanaan lebih tajam dan relevan.
Wagub menegaskan bahwa sinergi antara Pemprov Jatim dan LAN RI telah menghasilkan dampak nyata, seperti melalui proyek perubahan PIM yang melahirkan layanan transportasi publik Trans Jatim.
“Program yang berawal dari inovasi Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi salah satu layanan yang paling mendapatkan apresiasi masyarakat dan terus mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi bersama DPRD,” kata Emil.
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Muhammad Taufiq mengukapkan reformasi birokrasi tidak cuman meningkatkan nilai indeks, tapi menghasilkan kebijakan yang benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
“Kualitas kebijakan ialah instrumen utama pemerintah menggerakkan masyarakat, bila kebijakan tidak berkualitas, maka orkestrasi pembangunan pasti tidak berjalan harmonis,” pungkasnya.
Pengukuran IKK 2025, tambah Taufiq, menyebutkan mengalami perbaikan dimana tahun ini setiap instansi diwajibkan mengajukan tiga kebijakan yang telah diimplementasikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2022-2024, Dokumen bukti dukung juga disederhanakan agar lebih mudah disediakan dan tidak multitafsir.
“Tingkat partisipasi instansi pemerintah mencapai 548 dari total 646 instansi, atau 85 persen, angka tersebut sebagai peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, seluruh peserta, 468 instansi tercatat sebagai fully participant karena mengikuti seluruh tahapan, sementara 80 lainnya berstatus committed participant meski belum menyelesaikan tahapan penuh,” tutur Taufiq.
Taufiq menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan melalui ekosistem pembelajaran bersama, peluncuran Policy Legal Hub oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang mempertemukan analis hukum dan analis kebijakan untuk memastikan harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan.
“Sinergi diharapkan memperkuat perbaikan kualitas kebijakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Daftar instansi meraih kualifikasi unggul berdasarkan kategori, kategori kementerian, predikat unggul diraih antara lain oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Pada kategori lembaga, predikat unggul diraih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Lembaga Pengkajian Negara.
Sementara kategori pemerintah provinsi diraih oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Untuk kategori kabupaten, predikat unggul diraih Kabupaten Ciamis, Demak, Hulu Sungai Selatan, Lamongan, Maros, Paser, Purwakarta, dan Sukabumi. Adapun kategori kota diberikan kepada Kota Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.
Tasdik Kinanto menambahkan keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas ASN yang melaksanakannya.
“Program sebagus apa pun tidak akan berjalan jika SDM-nya tidak kompeten, dengan manajemen talenta harus diterapkan secara serius agar aparatur dapat berkembang sesuai potensi, para kepala daerah untuk memperhatikan meritokrasi agar pegawai dapat berkembang melalui peningkatan kompetensi, jenjang karier yang jelas, serta kesejahteraan yang layak,” imbuhnya. [ren.gat*]