Pemkot Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berkomitmen siap mengakselerasikan integrasi data hibah ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dàlam mencegah korupsi di semua lini.
Untuk itu Pemkot Batu melakukan rapat kordinasi (rakor) dan konsolidasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta.
Wali Kota Batu, Nurochman mengatakan dalam upaya menghapus semua potensi korupsi di semua lini Pemkot Batu, pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi dan audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI.
Dan dengan mengakselerasikan integrasi data hibah ke dalam satu sistem terpadu diharapkan dapat mencegah duplikasi penerima yang bisa menyebabkan munculnya potensi korupsi.
“Selain itu dengan konsolidasi yang dilakukan Pemkot Batu dengan KPK RI diharapkan juga dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kota Batu,” ujar Nurochman, Rabu (30/7).
Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Batu menegaskan tidak akan mentoleransi intervensi dari pihak manapun. Langkah konkret juga dilakukan dengan membangun database penyedia lokal, dan mendorong masuknya UMKM Kota Batu ke dalam etalase e-katalog.
“Selain itu Pemkot Batu juga akan mengevaluasi metode pengadaan langsung dan e-purchasing secara berkala,” tambah Nurochman.
Walikota juga menekankan pentingnya optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan Indeks SPI dan MCP, serta penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis. Kemudian seluruh perangkat daerah juga diminta menindaklanjuti hasil audit dan review sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.
Dalam rakor Pemkot Batu turut menyampaikan progres rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang. Di antaranya, kawasan Songgoriti, serta strategi pemetaan potensi pendapatan daerah sebagai dasar penyusunan proyeksi APBD ke depan.
Pemkot Batu menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi. Hal ini sebagai pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang melayani dan dipercaya oleh masyarakat.
Karena itu dalam mengikuti rakor di KPK, Nurohman didampingi Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso, Wakil Ketua DPRD, Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah, dan beberapa kepala perangkat daerah.
Dengan adanya rakor yang telah dilakukan, Nurochman menyatakan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan KPK. Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu pemkot berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK.
“Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegas Nurochman.
Sejumlah hal strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD. Selain itu juga ikut dibahas program prioritas daerah, dan langkah penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis agar berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran. (nas.dre)