DPRD Jatim, Bhirawa – Insiden peluru nyasar yang menghantam sejumlah rumah warga di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kembali memantik kemarahan masyarakat. Ratusan warga bahkan memblokade jalur nasional Pantura di depan Markas Komando Latih Korps Marinir (Kolatmar) Grati, Rabu (23/7).
Aksi tersebut membuat akses utama yang menghubungkan Surabaya dengan Banyuwangi lumpuh total. Antrean kendaraan mengular panjang dari kedua arah, setelah warga menggelar aksi protes sebagai bentuk kekecewaan atas berulangnya insiden proyektil yang diduga berasal dari aktivitas latihan militer.
Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo, M Naufal Alghifary, mendorong agar pembentukan tim ad hoc untuk menangani persoalan tersebut segera dipercepat.
“Harapannya kepada saya itu mendorong percepatan pembentukan tim ad hoc. Selama ini kan belum terbentuk siapa saja. Kemarin setelah dari DPR RI sudah ada wacana membentuk tim ad hoc agar ada solusinya,” ujar Naufal, Jumat (24/7).
Menurutnya, pembentukan tim khusus penting untuk memastikan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut dapat ditangani secara terukur dan tidak terus berulang.
“Tim ad hoc diharapkan mampu memetakan persoalan secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan warga, aktivitas latihan militer, hingga konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun,” jelasnya.
Dalam aksi di depan Makolatmar Grati, warga mendesak pihak Kolatmar dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan latihan di sekitar permukiman. Warga juga meminta adanya jaminan keamanan agar insiden peluru nyasar tidak kembali terjadi.
Insiden terbaru terjadi pada Rabu (22/7), ketika sejumlah proyektil dilaporkan mengenai rumah dan fasilitas milik warga di sekitar kawasan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Desa Alastlogo.
Sedikitnya empat rumah warga terdampak. Salah satunya rumah milik Amin, warga Dusun Krajan, Desa Alastlogo. Sebuah proyektil ditemukan menancap di tembok rumahnya.
Proyektil lain dilaporkan mengenai bagian atap rumah serta kandang ternak milik warga.
Peristiwa tersebut sontak memicu kepanikan warga. Apalagi, insiden serupa disebut bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut.
Kemarahan warga juga tidak bisa dilepaskan dari konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari 65 tahun antara masyarakat Kabupaten Pasuruan dan TNI Angkatan Laut (AL).
Persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Rapat itu membahas sengketa lahan seluas sekitar 3.457 hektare yang mencakup 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling.
Dalam RDP tersebut, aspirasi warga dikawal langsung oleh rombongan lintas lembaga daerah, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Timur di bawah pimpinan Dedi Irwansa, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta DPRD Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah bersama TNI AL pun sepakat membentuk Tim Ad Hoc untuk mempercepat penyelesaian persoalan sengketa lahan antara masyarakat 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL.
Kini, DPRD Jatim berharap wacana pembentukan tim ad hoc segera direalisasikan. Tim tersebut dinilai penting untuk mencari solusi konkret atas persoalan yang tidak hanya menyangkut konflik lahan, tetapi juga menyentuh langsung aspek keselamatan warga.
“Jangan sampai persoalan ini terus berulang dan warga kembali menjadi korban. Harus ada solusi yang benar-benar menyelesaikan akar masalahnya,” tegas Naufal. [geh.kt]
