Pemkot Surabaya, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perluas jangkauan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) hingga menyasar para santri di pondok pesantren serta siswa di sekolah kerohanian non-formal/keagamaan lainnya.
Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) tengah melakukan verifikasi data penerima melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), langkah tersbeut diambil setelah pihaknya menemukan adanya penurunan jumlah siswa saat data lulusan SD dicocokkan dengan data pendaftar jenjang SMP di Dapodik. Kamis, (1/10/2026)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bantuan diberikan senilai Rp150.000 per bulan, menyesuaikan besaran nilai standar BOPDA, skema penyerahan bantuan tidak terbatas untuk pondok pesantren saja, tapi mencakup lembaga pendidikan kerohanian lain, seperti sekolah keagamaan Kristen bagi keluarga kurang mampu.
“Ini dilakukan untuk pastikan tidak ada anak di Kota Surabaya yang terkendala menempuh pendidikan, baik di sekolah formal maupun lembaga keagamaan,” ucapnya.
Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengukapkan setelah dilakukan penyepadanan dan evaluasi data, sebagian besar anak-anak asal Kota Surabaya tidak terdeteksi di sekolah formal ternyata mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren.
“Kami memastikan seluruh anak Kota Surabaya mengenyam pendidikan sesuai standar, kalau luar (sekolah formal) ada BOS dan BOPDA, jadi anak-anak yang ada di pondok pesantren pun harus mendapatkan fasilitas yang sama, Selama ini mungkin belum secara menyeluruh terfasilitasi oleh Pemkot, sehingga kami ditugaskan untuk melakukan mapping menyeluruh,” pungkasnya.
Lanjut Febrina menyampaikan terkait skema BOPDA akan dijalankan di Pondok Pesantren, ditujukan untuk seluruh santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
“Mekanismenya sama seperti sekolah swasta formal, di mana sekolah/lembaga sudah sangat mampu secara finansial biasanya secara sukarela tidak mengambil alokasi tersebut, bagi pondok-pondok pesantren umum yang membutuhkan, fasilitas ini akan disalurkan,” tuturnya.
Menurut ia jangkauan bantuan diprioritaskan bagi pondok pesantren berada di wilayah Kota Surabaya, nanti berkoordinasi langsung dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk pendataan pesantren lokal.
“Kalau pondoknya di luar Surabaya, tentu jangkauannya beda dan orang tua biasanya sudah memiliki pertimbangan tersendiri, kita utamakan adalah pondok-pondok di Surabaya yang kasat mata dan memang harus kita bantu,” ujanya.
Febri menambahkan sedang menghitung estimasi kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah santri hasil pemadanan data penduduk, hasil perhitungan nantinya diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas bersama, dan merencanakan skema bantuan perluasan BOPDA ke pesantren ini dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
“Kami merencanakan dan menggodok hal secara matang, semoga setelah proses perhitungan dan pembahasan anggaran selesai, program ini bisa segera direalisasikan untuk memfasilitasi anak-anak kita yang ada di pondok pesantren,” imbuhnya. [ren.kt]
