Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar industri, terutama skala kecil dan menengah, tidak menanggung dampak ekonomi secara sendiri di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik.
Sorotan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurutnya, gejolak harga energi yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan usaha manufaktur di berbagai daerah.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti meningkatnya biaya produksi industri, terganggunya distribusi logistik, hingga ketidakpastian usaha yang dinilai makin dirasakan pelaku industri kecil dan menengah. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan Kementerian Perindustrian dalam memetakan dampak ekonomi yang ditanggung sektor manufaktur akibat kenaikan biaya energi.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak berantai yang saat ini dirasakan industri manufaktur. Kenaikan biaya energi dan logistik secara langsung menekan biaya produksi, sementara pelaku usaha tidak selalu bisa menaikkan harga produknya. Akibatnya margin usaha terus tergerus,” tegas Novita di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Novita juga mempertanyakan apakah Kementerian Perindustrian telah memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai besaran kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung sektor manufaktur akibat gejolak harga energi sepanjang 2025 hingga 2026.
Ia menilai pemerintah perlu segera menyusun langkah mitigasi konkret guna menjaga keberlangsungan industri nasional. Menurutnya, opsi kebijakan seperti insentif fiskal, relaksasi pajak, subsidi energi industri, hingga dukungan logistik bagi kawasan industri terdampak perlu dipertimbangkan agar pelaku usaha tetap mampu bertahan.
Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa persoalan logistik dan energi yang tidak segera diselesaikan berpotensi menurunkan daya saing industri nasional, termasuk kemampuan Indonesia memenuhi kontrak ekspor. Gangguan distribusi bahan baku maupun produk jadi, kata dia, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pasar internasional terhadap industri Indonesia.
“Jika biaya logistik terus meningkat dan distribusi terganggu, bukan hanya industri yang dirugikan. Kita juga berisiko kehilangan pasar ekspor, kehilangan investasi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja nasional,” ungkapnya.
Menurut Novita, sektor manufaktur merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. Ia menegaskan industri tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan biaya produksi tanpa dukungan kebijakan yang terukur dan responsif. [ira.hel].
