DPRD Kab Madiun, Bhirawa. – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dalam rangka kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Madiun terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2025 dipimpin Ketua DPRD Kab. Madiun, Fery Sudarsono yang didampingi Wakil Ketua I, II dan III DPRD di Ruang Rapat Pariputna DPRD setempat, Senin (27/7/2026)
Setelah menyimak penyampaian hasil pembahasan oleh anggota DPRD Kab. Madiun, Budi Tri Wahono, dan mencermati komposisi pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2025, selanjutnya Ketua DPRD Kab. Madiun mengetok palu sebagai tanda disahkannya Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Madiun TA 2025 setelah mendapat persetujuan dari semua anggota dewan.
Kemudian penandatanganan kesepakatan bersama Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Madiun 2025 oleh pimpinan DPRD dan Bupati Madiun sebelum akhirnya Perda tersebut diserahkan kepada Bupati Madiun yang didampingi Wakil Bupati Madiun.
Dalam pidatonya, Bupati Madiun menjelaskan bahwa berkenaan dengan telah selesainya pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2025, Bupati menyampaikan tiga hal penting, diantaranya:
Pertama, Agenda yang mendesak adalah menyusun perda perubahan APBD TA 2026 dan menyusun Perda APBD TA 2027, yang diawali dari tahapan RKPD dan KUA PPAS serta berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Kedua, meningkatkan koordinasi baik di jajaran OPD maupun instansi vertikal, juga peningkatan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi serta antar pemerintah daerah.
Ketiga, menyikapi perubahan regulasi dari pusat yang sangat cepat, sehingga pemerintah daerah harus segera merespon atas perubahan regulasi tersebut.
Rapat Paripurna resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kab. Madiun, Fery Sudarsono dihadiri pimpinan dan anggota dewan. Hadir dari ekskutif, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH MAk, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, MH, Sekda Sigit Budiarto, SSos Msi, Forkopimda, pimpinan OPD, Direktur BUMD, para Kabag dan Camat. [dar.dre]
