DPRD Sidoarjo, Bhirawa. – Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan melakukan sharing terkait penyaluran dana hibah yang macet kepada Pemkab Sidoarjo. Pasalnya, selama dua tahun terakhir dana hibah di Pamekasan belum bisa dicairkan. Saat ini pencairannya masih menunggu petunjuk Bupati.
Ketua Komisi IV Kabupaten Pamekasan, Yasin Halili, mengatakan tahun 2027 pun kemungkinan belum bisa dicairkan. Sebab ada atensi dari KPK sehingga hibah untuk masjid, musala, dan yayasan tidak bisa dicairkan.
“Bisa tidak bagus kalau terus tidak bisa dicairkan, sebab banyak masyarakat yang pasti sudah menunggu,” ujarnya, Senin (19/10) kemarin, saat kunjungan kerja bersama eksekutif di Delta Karya Setda Sidoarjo.
Dampaknya juga cukup serius. Kabag Kesra Pamekasan sampai-sampai juga dikabarkan mengundurkan diri kepada Bupati Pamekasan dan saat ini diganti Plt.
“Kami ditelepon terus oleh konstituen, mereka harap ada pencairan dana hibah,” katanya.
Selama ini di Pamekasan, hibah untuk masjid dialokasikan sebesar Rp20 juta, musala Rp10 juta, dan yayasan Rp40 juta. Menanggapi hal itu, Plt Kabag Kesra Sidoarjo, Abdul Muid, mengatakan nilai hibah di Pamekasan hampir sama dengan di Kabupaten Sidoarjo.
Untuk masjid Rp20 juta, musala Rp10 juta, dan yayasan Rp26 juta. Yang menentukan nilai adalah Tim Anggaran Kabupaten. Ia juga menyampaikan pencairan dana hibah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 juga belum bisa dicairkan. Begitu pula Pokir dewan juga di-pending.
Hibah tahun 2027 kemungkinan akan berkurang karena Pemkab Sidoarjo ada pembangunan flyover Gedangan yang ditetapkan sebagai program prioritas di Kabupaten Sidoarjo.
“Dana hibah di Kabupaten Sidoarjo juga belum bisa dicairkan karena ada beberapa sebab. Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi,” pungkasnya. [kus.dre]
