Surabaya, Bhirawa
Ancaman kekeringan mulai diantisipasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur seiring masuknya musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat sedikitnya 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten/kota berpotensi terdampak kekeringan.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah awal dengan mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
“Sebagaimana informasi dari BMKG, mulai April ini sudah memasuki awal musim kemarau. Kami sudah menyampaikan surat kepada kepala daerah agar memperhatikan wilayahnya yang berpotensi mengalami kekeringan,” ujar Gatot, Kamis (2/4) saat ditemui di ruang kerjanya.
Sebagai penguat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan adanya masa peralihan musim yang mulai berlangsung sejak Maret hingga April 2026. Pada periode ini, pola angin berangsur berubah dari angin baratan menuju angin timuran yang menjadi penanda awal musim kemarau.
Memasuki Mei 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai mengalami musim kemarau. Bahkan, sekitar 56,9 persen wilayah diprediksi telah masuk fase kering.
Sementara itu, puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Agustus, dengan sekitar 70,9 persen wilayah Jawa Timur berada pada kondisi puncak kekeringan.
BMKG juga mengindikasikan adanya peluang penguatan fenomena El Nino pada paruh akhir 2026, meski masih dalam kategori lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi memperpanjang periode kering dan menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah.
Karena itu, langkah antisipasi dinilai penting dilakukan sejak dini, mulai dari pengaturan pola tanam, optimalisasi penampungan air hujan, hingga mitigasi risiko kekurangan air bersih dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah daerah diminta melakukan langkah antisipatif, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini meliputi pengaturan pola tanam, penggunaan tanaman yang tahan kekeringan, hingga manajemen pengairan untuk sektor pertanian.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan air, termasuk memanfaatkan kembali air bekas rumah tangga serta penggunaan cadangan air hujan yang telah ditampung sebelumnya.
“Pemanfaatan air harus diatur dengan baik, baik untuk kebutuhan masyarakat, pertanian maupun peternakan. Termasuk memanfaatkan air hujan yang sudah ditampung sebagai cadangan saat musim kemarau,” jelasnya.
Tak hanya itu, BPBD Jatim juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan guna mempertahankan daya serap air, seperti tidak melakukan penebangan pohon maupun pembakaran lahan.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim juga akan menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk TNI/Polri.
Gatot menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga siap memberikan dukungan, seperti bantuan pengeboran air hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengisi waduk-waduk di wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, untuk penanganan jangka pendek, BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota akan tetap melakukan dropping air bersih kepada masyarakat terdampak. Distribusi air ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Minimal masyarakat tetap mendapatkan suplai air secara periodik, misalnya setiap tiga sampai empat hari sekali. Jangan sampai tidak mendapatkan air sama sekali,” tegasnya.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kekeringan, termasuk keterlibatan TNI/Polri, perusahaan melalui program CSR, hingga organisasi kemasyarakatan.
Di sisi lain, wilayah dengan aktivitas peternakan, khususnya peternakan sapi perah seperti di Pasuruan dan Kota Batu, menjadi perhatian khusus. Kebutuhan air di daerah tersebut dinilai lebih tinggi karena tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk menunjang aktivitas peternakan.
“Di wilayah peternakan susu, kebutuhan air jauh lebih besar. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut sumber penghasilan masyarakat,” tambahnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Gatot mengakui bahwa dropping air bersih akan disesuaikan dengan kemampuan APBD kabupaten/kota. Namun jika terjadi kekurangan, Pemprov Jatim siap memberikan dukungan sesuai kemampuan fiskal yang ada.
“Kami harapkan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk CSR perusahaan, agar bisa membantu daerah-daerah yang mengalami kekeringan,” pungkasnya. [fir.gat]
