Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati meninjau tiga rumah di Tosaren dan Semampir yang menjadi sasaran bantuan sosial rehabilitasi, Selasa (10/6/2025)
Pemkot Kediri, Bhirawa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) meyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Total, ada 161 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Masing-masing menerima Rp20 juta.
Hari ini, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meninjau tiga rumah di Tosaren dan Semampir yang menjadi sasaran bantuan sosial rehabilitasi tersebut. Mbak Vinanda mengaku cukup prihatin melihat kondisi rumah penerima manfaat yang tidak layak huni. Atapnya bocor, hingga tidak memiliki kamar mandi.
“Nanti beliau-beliau ini akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, sejumlah Rp20 juta. Tujuannya untuk merenovasi rumah-rumah beliau, karena tadi kan kita lihat bersama bahwa ada yang rumahnya ternyata atapnya tidak ada sehingga ketika hujan itu banjir. Kemudian ibu Siti (Semampir) ini juga ternyata tidak punya kamar mandi, ada juga yang kamarnya tidak punya lantai,” kata Mbak Vinanda, Selasa (10/6/2025).
Mbak Vinanda berharap melalui bantuan ini, warga kembali hidup dengan nyaman dan aman. Tak ada lagi cerita basah saat hujan, juga ancaman atap dan dinding roboh karena lapuk.
“Harapannya dengan bantuan ini, bisa membantu beliau mendapatkan rumah yang layak huni sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi beliau. Dan juga ini upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” harapnya.
Mbak Vinanda pun titip pesan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Serta tidak ada praktik-praktik kecurangan dari oknum-oknum nakal.
“Saya juga titip pesan kepada bapak Lurah bapak Camat, bapak Perkim, bantuan sosial ini dan proses ini harus selalu diawasi sehingga betul-betul untuk membangun rumah. Jangan sampai ada potongan, karena tujuan diberikannya bantuan ini untuk meronavasi rumah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas alumnus Magister Kenotariatan UNAIR Surabaya itu.
Menjawab instruksi Mbak Vinanda, Kepala DPKP Kota Kediri Hery Purnomo memastikan akan melakukan pengawasan ketat selama proses rehabilitas RTLH.
Untuk tahap awal, Hery mengatakan ada 100 penerima manfaat yang akan segera menerima pencairan dan memulai renovasi.
“Insya Allah minggu ini, rencana realisasi pencarian bantuan berupa uang, kemudian nanti didampingi pendamping untuk merealisasikan pembangunan yang ada,” jelas Hery.
“Seperti yang disampaikan Mbak Wali, kita pastikan tidak ada potongan apapun dan kami dari Perkim juga akan turun mengawasi secara terus-terusan dan memastikan itu terbangun dengan nilai Rp20 juta,” tambahnya.
Sementara itu, 61 rumah lainnya, Hery akan terus melakukan pendataan. Sebab, sesuai tradisi yang dipercaya sebagian masyarakat, ada pantangan dalam merenovasi rumah pada bulan Suro, sesuai penanggalan Jawa.
“Dari 161 yang sudah kita siapkan 100. Yang 61 kita upayakan hari ini kita selesaikan administrasinya. Tapi untuk target kita akan data lagi, karena terkadang, mohon maaf orang Jawa kalau Suro, nah itu mundur. Kalau itu mundur uang juga tidak akan kami transfer dulu,” terangnya.
Terkait teknis pengerjaan, Hery memastikan akan menerapkan perputaran ekonomi di wilayah setempat. Selain tenaga, pembelian material juga berasal dari toko sekitar rumah sasaran.
“Tenaga kita ambilkan dari tenaga setempat, kanan kiri termasuk pembelian material, kanan kiri, tetangga kalau bisa. Kita upayakan terdekat sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan di sekitar,” tandasnya.
Untuk diketahui, total ada 161 rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran bantuan rehabilitasi ini. Masing-masing tersebar di tiga kecamatan dengan ketentuan aspek Aladin, atap lantai dinding yang sangat memprihatinkan. 23 di antaranya di Tempurejo, Kecamatan Pesantren, yang sekaligus sebagai upaya pengentasan kawasan kumuh. (van.hel).
