Situbondo, Bhirawa
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo asal Partai Demokrat Janur Sasra Ananda, mendesak Pemkab Situbondo dalam hal ini Satpol PP untuk menghentikan sementara operasi penertiban ODGJ (orang dengan ganguan jiwa) dan orang terlantar.
Sebab, kata Janur, keberadaan shelter penampungan ODGJ dan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Situbondo sudah melebihi kapasitas.
“Sebaiknya operasi penertiban ODGJ dan orang terlantar dihentikan dulu, sebelum ada solusi terkait shelter penampungan Dinsos Situbondo yang kelebihan kapasitas,” ujar Janur, Senin (19/5/2025).
Janur menambahkan, saat ini di shelter penampungan ODGJ dan orang terlantar milik Dinsos Situbondo sudah terisi 12 orang. ODGJ 11 orang, dan satu lagi orang terlantar.
“Normalnya shelter itu berisi empat orang, karena ada empat ruangan di sana. Ini sudah berisi 12 orang, sehingga over kapasitas. Ini butuh solusi segera. Pihak terkait dalam hal ini Satpol PP saya berharap intensitas operasi ODGJ dan orang terlantar untuk sementara dikurangi dulu,” tegasnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo ini juga mendesak agar Pemkab Situbondo segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
“Solusinya itu bisa ada penambahan anggaran atau penggunaan gedung aset daerah yang menganggur. Termasuk anggaran untuk merujuk ODGJ dan orang terlantar ke Panti Sosial Provinsi Jatim juga tidak ada anggarannya. Ini harus jadi perhatian serius pihak eksekutif,” pungkas Janur.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto mengatakan, instansi yang ia pimpin bakal mengusulkan lingkungan pondok sosial (Liposos) untuk menangani ODGJ dan orang terlantar.
“Solusi dari kami, ke depan kalau anggaran kita ada akan mengusulkan untuk membuat Liposos. Untuk areanya ada di Kelurahan Mimbaan karena disana ada sekitar tiga hektare. Di sana nanti tidak hanya melayani ODGJ dan orang terlantar tetapi juga bisa pelatihan disabilitas,” ucap mantan Kabag Perekonomian itu.
Shelter yang ada saat ini, kata Timbul, hanya dirancang untuk penampungan sementara bagi ODGJ dan orang terlantar. “Sehingga kami berkoordinasi dengan UPT milik Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo dan Pasuruan yang biasanya menangani ODGJ dan orang terlantar, itu pun butuh waktu karena nunggu ada ruang yang kosong” pungkas mantan Camat Kendit dan Kapongan itu. (awi.dre)
