Dialektika demokrasi “Sinergi dan Kolaborasi Bersama Menguatkan Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada Dolar” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). tjikjik rajayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat termasuk melalui kebijakan moneter jangka pendek. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi nasional, memperkuat sektor manufaktur, serta memperluas diversifikasi perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat secara bertahap semakin berkurang.
Demikian Kamrussamad dalam dialektika demokrasi “Sinergi dan Kolaborasi Bersama Menguatkan Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada Dolar” bersama Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menyoroti tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp8.000 per dolar AS pada 2004 dan melemah menjadi sekitar Rp12.000 per dolar AS pada 2014. Pada periode berikutnya, rupiah kembali mengalami pelemahan hingga berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS pada akhir masa pemerintahan selanjutnya.
Kamrussamad, menilai fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga mencerminkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional. Selama sekitar 25 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karena itu, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu terus ditingkatkan agar ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.
“Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dikatakan, kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik, tetapi juga memperoleh kontribusi lebih besar dari sektor produksi dan ekspor.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Kamrussamad mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui berbagai skema kerja sama bilateral maupun regional. Misalnya, kerja sama perdagangan dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang dapat menjadi peluang untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi ekspor-impor.
Menurut Kamrussamad, kombinasi antara penguatan struktur ekonomi domestik, hilirisasi industri, peningkatan daya saing manufaktur, dan diversifikasi transaksi perdagangan internasional menjadi kunci agar rupiah lebih kuat dan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik di tengah gejolak global.
Sementara itu Nailul Huda, menilai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, perlu terus diperkuat melalui perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Lngkah itu menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan dan mengurangi risiko gejolak akibat dominasi dolar dalam sistem keuangan global.
Sebelum dolar menjadi mata uang utama dunia, perdagangan global pernah menggunakan emas sebagai acuan nilai. Namun, seiring berkembangnya ekonomi global dan meningkatnya cadangan emas Amerika Serikat pada masa lalu, dolar kemudian mengambil peran sebagai alat pembayaran internasional yang paling dominan.
Meski sejumlah negara kini mulai mengembangkan skema transaksi menggunakan mata uang lokal, menurut Huda pengaruh dolar masih sangat kuat. Dalam praktik LCS, nilai tukar antar mata uang masih kerap mengacu pada dolar sebagai mata uang perantara sehingga fluktuasi dolar tetap memengaruhi transaksi internasional.
Dominasi dolar tidak hanya ditopang oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga oleh luasnya jaringan perdagangan global yang menggunakan dolar. Akibatnya, banyak negara tetap menjadikan dolar sebagai referensi utama dalam transaksi lintas negara maupun pengukuran nilai tukar.
Huda mengatakan pengembangan LCS seharusnya tidak dipahami sebagai upaya menghapus penggunaan dolar secara total. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan dolar dan memperbesar porsi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral.
Huda mendorong negara-negara ASEAN untuk mulai memikirkan pembentukan mata uang regional yang dapat digunakan secara luas di kawasan, serupa dengan euro di Eropa. Menurut dia, keberadaan mata uang regional akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara lain.
Ia menyontohkan keberhasilan Uni Eropa yang mampu membangun sistem transaksi antarnegara anggota tanpa bergantung sepenuhnya pada dolar karena didukung penggunaan euro yang luas dan mekanisme kelembagaan yang kuat.
“Ketika transaksi antarnegara Eropa dilakukan dengan euro, ketergantungan terhadap dolar menjadi jauh berkurang. ASEAN seharusnya bisa mengarah ke model seperti itu dalam jangka panjang,” katanya.
Namun, Huda mengakui pembentukan mata uang regional ASEAN bukan perkara mudah. Langkah tersebut membutuhkan kesepakatan politik, harmonisasi kebijakan ekonomi, serta perjanjian internasional yang kuat di antara negara-negara anggota. Masih tingginya dominasi dolar dalam cadangan devisa dan transaksi global. Kondisi itu membuat proses transisi menuju sistem pembayaran yang lebih beragam tidak dapat dilakukan secara instan.
Karena itu, lanjut Huda, perluasan implementasi LCS tetap menjadi langkah paling realistis saat ini. Selain memperkuat posisi mata uang lokal, kebijakan tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik dari tekanan eksternal yang berasal dari pergerakan dolar AS. “Indonesia masih dikuasai dolar, 80%. Sedangkan dunia 60%. Kita harus meminimalisir dolar hingga 60% dengan kebijakan industri yang benar. Selama ini ada yang salah,” pungkasnya. [ira.hel].
