Sinergitas Program Pusat-Daerah jadi PR
Pemprov, Bhirawa
Pemerintah pusat mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global. Namun demikian pemerintah pusat mengharap kinerja Jawa Timur bisa ditingkatkan terutama mensinergiskan program pemerinta pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, saat menghadiri Musrenbang Provinsi Jawa TimurMusyawarah Perencanaan Pembangunan) Provinsi Jawa Timur digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono, Selasa (14/4).
Dibuka oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa , Musrenbang kemarina dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wamen Ribka Haluk, Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Forkopimda Jatim, para Bupati Wali Kota Se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rachmat Pambudy. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut Pemerintah pusat mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global.
Ia menilai Jawa Timur mampu menghadapi tekanan ekonomi, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan. Bahkan, menurutnya, kondisi sulit saat Ramadan dan Idulfitri dapat dilalui dengan baik.
“Kita sudah melewati kondisi paling sulit saat Ramadan dan Lebaran. Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan dengan baik,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti capaian Jawa Timur dalam menjaga stabilitas energi di tengah gejolak global. Secara umum, Rachmat menyebut berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga kemiskinan menunjukkan kinerja positif.
Di tahun 2027 mendatang Nasional telah menargetkan sasaran pertumbuhan sebanyak 6,3-7,5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Nasional ini, kata Rachmat, Jawa Timur perlu pertumbuhan di angka 6,1-7,5% dengan diikuti perbaikan pada indikator makro lainnya.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi 6,1-7,5%, penurunan tingkat kemiskinan 7,5-8,5%, penurunan TPT 3,5-3,76%, dan SDM berkualitas (indeks modal manusia) 0,653-0,660 poin.
Lebih lanjut, disebutkan Rachmat, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur telah mendekati nol persen, sementara penanganan kemiskinan umum terus diupayakan berada di kisaran 9 persen.
“Atas capaian tersebut, kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” tegasnya.
Namun demikian Pambudy juga menegaskan banyak pekerjaan rumah dalam hal ini program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus disinergiskan dan dituntaskan.
Ia menjelaskan jika Musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini harus menjadi dasar penyusunan program penguatan perekonomian daerah yang efeknya pada perekonomian nasional.
“Kami berharap, nantinya Program Satu Data Indonesia (SDI) yang masuk dalam kebijakan tata kelola data pemerintah dapat menghadirkan pengendalian inflasi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” cetus dia.
Gubernur Khofifah sendiri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed,lewat sambutannya menjelaskan, jika Program Digitalisasi di Jawa Timur saat telah mencapai sekitar 390.000. Lalu untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2025 terbilang sangat lancar.
Perlu diketahui, Program SPMB ini merupakan kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggantikan mekanisme PPDB sebelumnya.
“Program SPMB di Tahun 2025 lancar di Jatim telah menjadi role model untuk seluruh Indonesia,” ujarnya lantas tersenyum.
Menurut Abdul Mu’ti, ada beberapa hal yang dapat disinergikan untuk 2027 mendatang. Diantaranya Program Revitalisasi 2026 yang anggarannya mencapai Rp 14,062 triliun dengan 11.655 sasaran bagi seluruh Indonesia.
Lalu ada alokasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di Tahun 2026 yang pertama disalurkan untuk murid Taman Kanak-kanak (TK) dengan sekitar 888.000 orang sasaran, ditingkat Sekolah Dasar (SD) sekitar 10.380.000 orang, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 3.000.000 orang dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 900.000 orang.
Kemudian ada program untuk pengajaran untuk guru-guru di Jawa Timur dengan sasaran sekitar 165.000 orang. Program ini salah satunya diutamakan untuk menyasar Program Pelatihan Program Studi Bahasa Inggris untuk tingkatan pendidikan SD. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2026 ini Bahasa Inggris menjadi mata ajar wajib dan mulai diajarkan sejak Kelas 3 SD, jadi kita utamakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk dalam sambutannya menjelaskan, jika komitmen Jatim dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Kementrian Dalam Negeri RI.
“Selain itu, dalam kesempatan ini, Kementrian Dalam Negeri mengharap agar Pemerintah Provinsi Jatim dapat memastikan pelaksanaan program strategis nasional, memastikan arah kebijakan umum nasional di provinsi jatim dan fokus pada capaian. Artinya, keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah harus benar benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” cetus dia. [ina.aya.gat]
