Jajaran Satpolairud Polres Situbondo bersama TNI melakukan pemeriksaan intensif kepada setiap kendaraan yang melintas di Pelabuhan Jangkar. sawawi/bhirawa
Situbondo, Bhirawa.
Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kawasan penyebrangan yang menghubungkan jalur Pulau Jawa menuju Pulau Madura dan juga rute ke Lembar NTB.
Untuk melakukan pencegahan timbulnya aksi kejahatan atau tindak pidana, Satpolairud Polres Situbondo bersama TNI AL dan juga Koramil Jangkar melakukan pengawasan dan monitoring saat debarkasi maupun
embarkasi kapal motor penyebrangan di Pelabuhan Jangkar.
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, SIK, MIK melalui Kasatpolairud AKP Gede Sukarmadiyasa, SH, MH menjelaskan, pelabuhan penyeberangan merupakan suatu kawasan yang menghubungkan jalan transportasi laut yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan.
“Dalam kegiatan ini sangat rentan terjadinya tindak pidana baik penyelundupan maupun penyalah gunakan narkotika ataupun tindak pidana yang lain. Untuk itu, kegiatan anggota Satpolairud yang bersinergi dengan TNI dan instansi terkait lainnya di Pelabuhan Jangkar semata mata untuk memelihara kamtibmas di kawasan pelabuhan serta mencegah potensi munculnya tindak pidana yang dapat terjadi,” kata Gede, Jumat pagi (09/05/2025).
Masih kata Gede, kegiatan pencegahan tersebut dilaksanakan juga untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya penyelundupan motor bodong melalui pelabuhan Jangkar.
Untuk mencegah hal negatif itu tidak terjadi, papar mantan Kapolsek Asembagus itu, petugas gabungan TNI Polri melakukan pemeriksaan surat kendaraan yang di cocokkan dengan fisik kendaraan yang akan menyebrang.
“Kami juga berdialog kepada penumpang terkait tujuan perjalanan serta memeriksa surat jalan atau barang yang dibawa oleh kendaraan roda empat,” urai mantan Kanit Tipikor Polres Situbondo itu.
Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan di Pelabuhan Jangkar tersebut, sambung Gede, tim gabungan TNI Polri belum menemukan adanya tindak pidana. “Namun petugas gabungan tetap memberikan edukasi dan pembinaan terkait resiko apabila melakukan pelanggaran hukum,” pungkas Gede. (awi.hel)