Gresik, Bhirawa – Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu serta berkelanjutan, DPRD Kabupaten Gresik melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) ke-4, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).
Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Jumanto, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh peserta dari 23 desa di wilayah Kecamatan Dukun. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS guna mencegah munculnya pandangan negatif serta perlakuan diskriminatif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV).
“Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus diwujudkan tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.
Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya berfokus pada pencegahan penularan semata, tetapi juga mencakup upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pengobatan, perawatan, pendampingan, hingga perlindungan hak-hak ODHIV beserta keluarganya. Melalui langkah yang menyeluruh ini, diharapkan dampak epidemi HIV/AIDS dapat terus ditekan.
Kegiatan ini juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS di daerah. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Jumanto menambahkan, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan penularan, serta bersedia memberikan dukungan kepada ODHIV tanpa dibayangi stigma dan diskriminasi. Sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat dinilai sebagai kunci utama keberhasilan dalam menekan penyebaran HIV/AIDS. [kim.kt]
