Surabaya, Bhirawa — Upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kolaborasi kembali diakui. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi lewat penghargaan The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment Award 2026 pada Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 yang digelar Selasa (7/7) malam di Ballroom Hotel Sunrise Mojokerto.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas peran Biro Administrasi Pimpinan dalam mengawal komunikasi publik Pemprov Jawa Timur. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dinilai berhasil memperkuat partisipasi masyarakat dan menghadirkan narasi pembangunan yang mudah dicerna hingga tingkat desa dan komunitas.
Selama beberapa tahun terakhir, strategi komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur tidak lagi sebatas menyampaikan informasi. Komunikasi diarahkan menjadi alat membangun kepercayaan, memperluas ruang dialog, dan mendorong kolaborasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Peran penting tersebut dijalankan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, yang bertugas menyiapkan materi strategis pimpinan, mengelola hubungan media, menyusun narasi pembangunan, mengoptimalkan komunikasi digital, serta memperkuat koordinasi komunikasi lintas perangkat daerah.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur, Pulung Chausar, memandang penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif insan komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
“Penghargaan ini kami persembahkan bukan hanya untuk Biro Administrasi Pimpinan, tetapi untuk seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang setiap hari bekerja membangun komunikasi publik yang terbuka, kolaboratif, dan berpihak kepada masyarakat. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan menghadirkan ruang partisipasi,” ungkap Pulung.
Pulung menilai tantangan komunikasi pemerintah kini lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu. Perubahan perilaku masyarakat, derasnya arus informasi digital, dan fragmentasi media menuntut strategi komunikasi yang adaptif dan humanis.
“Kami percaya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan didukung masyarakat. Karena itu komunikasi publik harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen, mulai pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas.” tegasnya.
Biro Administrasi Pimpinan mengusung prinsip pentahelix dalam pendekatan komunikasinya, yakni menghadirkan ekosistem yang menyatukan berbagai aktor pembangunan sehingga saling memperkuat.
“Kolaborasi adalah kata kuncinya. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam menyampaikan narasi pembangunan, semakin besar pula peluang masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut,” ujarnya.
Pulung juga menekankan bahwa komunikasi publik harus mampu menumbuhkan optimisme dan menjadi perekat sosial di tengah keragaman masyarakat.
“Kami ingin setiap informasi pemerintah tidak berhenti menjadi berita, tetapi mampu menjadi inspirasi, membangun optimisme, dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur.” harapnya.
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Zainal Muttaqin, menyatakan penghargaan ini memotivasi Biro Adpim untuk terus memperkuat transformasi komunikasi publik agar semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut Zainal, paradigma komunikasi publik telah bergeser dari sekadar government information menuju public engagement, yakni komunikasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat.
“Komunikasi publik hari ini tidak lagi cukup hanya cepat. Ia harus akurat, mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu membangun keterlibatan publik. Inilah arah yang terus kami kembangkan di Biro Administrasi Pimpinan.” terang Zainal.
Zainal menambahkan bahwa setiap materi komunikasi pimpinan disusun berbasis data, memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, serta mempertimbangkan beragam perspektif publik agar pesan pemerintah lebih efektif diterima.
“Kami ingin narasi pembangunan tidak berhenti di ruang birokrasi. Narasi itu harus hidup di tengah masyarakat, dipahami oleh warga desa, pelaku UMKM, petani, nelayan, generasi muda, komunitas, hingga kelompok rentan. Ketika masyarakat memahami substansi kebijakan, maka partisipasi akan tumbuh dengan sendirinya.” ujarnya.
Selain mengoptimalkan media massa, Biro Administrasi Pimpinan juga terus memperluas sinergi komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah. Hubungan kemitraan dengan media massa diperkuat sebagai upaya menghadirkan informasi publik yang kredibel dan berimbang.
“Media merupakan mitra strategis pemerintah. Kami membangun hubungan yang sehat, terbuka, dan saling menghormati independensi masing-masing. Dari sinilah komunikasi publik memperoleh kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.” jelasnya.
Zainal menegaskan bahwa komunikasi publik harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah.
“Prinsip inklusif menjadi fondasi kami. Komunikasi pemerintah harus dapat diakses siapa saja, dipahami siapa saja, dan memberikan manfaat bagi siapa saja. Karena hak memperoleh informasi merupakan bagian dari pelayanan publik.” tegas Zainal.
Beragam program komunikasi yang dijalankan Biro Administrasi Pimpinan menonjolkan pendekatan humanis: narasi yang membumi, penguatan komunikasi pimpinan, pengelolaan isu strategis, publikasi pembangunan daerah, serta kolaborasi dengan akademisi, komunitas, organisasi profesi, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap program Pemprov Jawa Timur dan memperluas partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan.
Menutup pernyataannya, Pulung menegaskan penghargaan itu bukan titik akhir, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik di Jawa Timur.
“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus pengingat bahwa komunikasi publik harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Yang terpenting bukan seberapa banyak informasi yang disampaikan pemerintah, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami akan terus memperkuat komunikasi publik yang kolaboratif, inklusif, humanis, dan berkelanjutan demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju, adil, dan sejahtera.” pungkasnya. [aya.kt]
