Oleh:
Fathma Anggraita
Civitas PGSD-2026 FIP Universitas Negeri Padang (UNP)
Pendidikan untuk semua. Kalimat itu terdengar begitu mulia. Ia dicetak di spanduk, diucapkan dalam pidato, dan dipajang dalam dokumen-dokumen resmi dengan huruf tebal penuh optimisme. Saking seringnya diulang, kalimat itu terdengar seperti kebenaran yang tak perlu diperdebatkan lagi. Masalahnya, tidak semua slogan lahir untuk diwujudkan. Sebagian hanya diciptakan agar terdengar indah.
Indonesia memang telah mencatat kemajuan yang tidak sedikit. Sekolah berdiri hingga pelosok, angka partisipasi pendidikan meningkat, dan berbagai program bantuan terus diluncurkan. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak meyakinkan. Pendidikan seolah telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja. Namun, seperti etalase toko yang gemerlap, keindahan dari luar tidak selalu menggambarkan isi di dalam.
Kita masih menyaksikan anak-anak yang harus menempuh perjalanan panjang untuk belajar. Masih ada sekolah dengan fasilitas yang tertinggal jauh dari perkembangan zaman. Masih ada keluarga yang menganggap pendidikan sebagai kebutuhan penting, tetapi terlalu mahal untuk diraih. Pendidikan memang tersedia, tetapi tidak selalu dapat diakses secara setara.
Di atas kertas, semua orang berhak memperoleh pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan masih sering mengenali alamat rumah, saldo rekening, dan kode pos seseorang. Pierre Bourdieu (1986) pernah menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya lahir dari uang, tetapi juga dari modal sosial dan modal budaya. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses terhadap buku, teknologi, jaringan, dan lingkungan belajar yang baik memulai perlombaan dari garis depan. Sementara itu, yang lain bahkan masih mencari lokasi garis start.
Lalu kita menyebut hasil akhirnya sebagai kompetisi yang adil. Barangkali pendidikan adalah satu-satunya arena tempat seseorang yang berlari tanpa sepatu diminta bersaing dengan mereka yang sudah berada di atas kendaraan, lalu diberi motivasi agar tetap semangat.
Ironi semacam ini sering luput karena perhatian kita terlalu terpusat pada angka. Kita menghitung jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah bantuan, dan jumlah program. Angka-angka itu memang penting. Sayangnya, angka tidak selalu mampu menangkap kenyataan.
Rata-rata statistik memiliki satu keistimewaan: ia dapat membuat masalah besar tampak kecil. Ia bisa membuat kesenjangan terlihat seperti variasi biasa. Ia bisa mengubah penderitaan menjadi grafik yang tampak rapi dalam presentasi. Karena itu, ketika laporan menunjukkan kemajuan pendidikan, pertanyaan yang lebih penting sesungguhnya sederhana: kemajuan untuk siapa?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan di tengah gelombang transformasi digital dan kecerdasan buatan. Hari ini, dunia bergerak jauh lebih cepat daripada ruang kelas. Teknologi berkembang dalam hitungan bulan, sementara kurikulum sering bergerak dalam hitungan tahun. Di banyak tempat, siswa diminta mempersiapkan masa depan dengan perangkat dan pendekatan yang perlahan menjadi masa lalu.
Kita hidup pada zaman ketika kecerdasan buatan mampu menulis esai, menganalisis data, menerjemahkan bahasa, bahkan membantu mengambil keputusan. Namun, sebagian peserta didik masih berkutat dengan persoalan dasar: akses internet yang tidak stabil, perangkat yang terbatas, atau metode pembelajaran yang belum berubah sejak generasi sebelumnya. Akibatnya, pendidikan berisiko menghasilkan lulusan yang sangat siap menghadapi dunia yang sudah tidak ada lagi.
John Dewey (1916) pernah mengingatkan bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup; pendidikan adalah hidup itu sendiri. Gagasan ini terasa semakin relevan hari ini. Jika dunia berubah tetapi pendidikan tetap diam, maka sekolah tidak lagi menjadi jembatan menuju masa depan. Ia berubah menjadi museum yang memamerkan cara berpikir lama.
Yang lebih mengkhawatirkan, pendidikan sering kali terlalu sibuk mencetak kepatuhan daripada membangun pemahaman. Siswa diajarkan menjawab soal, tetapi tidak selalu diajarkan mengajukan pertanyaan. Mereka dilatih mengejar nilai, tetapi belum tentu diajak memahami makna. Padahal dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia justru sering kekurangan orang yang mampu berpikir kritis.
Paulo Freire (1970) menyebut pendidikan sebagai jalan pembebasan. Pendidikan seharusnya membantu manusia memahami realitas dan mengubahnya, bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya. Sayangnya, dalam banyak kasus, pendidikan masih lebih sering menjadi mesin reproduksi ketimpangan daripada alat untuk mematahkannya.
Mereka yang sudah memiliki banyak peluang memperoleh lebih banyak peluang. Mereka yang tertinggal sering diminta bersabar menunggu giliran yang entah kapan datangnya.
Di titik ini, slogan ‘pendidikan untuk semua’ mulai terdengar seperti humor gelap yang terlalu sering diulang. Bukan karena cita-citanya salah, melainkan karena jarak antara kata-kata dan kenyataan masih terlalu lebar.
Kita membangun sekolah, tetapi belum tentu membangun keadilan. Kita memperluas akses, tetapi belum tentu mempersempit kesenjangan. Kita merayakan capaian, tetapi kadang lupa memeriksa siapa yang tertinggal di belakang.
Mungkin persoalan terbesar pendidikan bukanlah kurangnya slogan. Negeri ini tidak pernah kekurangan kata-kata indah. Persoalannya adalah terlalu banyak kalimat yang selesai di podium dan terlalu sedikit yang sampai ke ruang kelas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan tidak terletak pada seberapa sering kita mengucapkan ‘untuk semua’, melainkan pada seberapa sedikit anak yang merasa pendidikan bukan untuk dirinya.
Sebab ketika kesempatan belajar benar-benar dapat dijangkau oleh siapa pun tanpa dibatasi latar belakang, ekonomi, atau tempat tinggal, slogan itu tidak perlu lagi diteriakkan. Ia akan terlihat dengan sendirinya.
Sampai hari itu tiba, kita mungkin masih akan mendengar kalimat ‘pendidikan untuk semua’ berkumandang nyaring. Dan seperti humor gelap yang baik, ia membuat kita tertawa sebentar, lalu terdiam karena menyadari bahwa sebagian isinya ternyata benar.
———– *** ————
