Kota Mojokerto, Bhirawa. – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto menjadi tujuan studi komparasi Komisi B DPRD Kota Batu untuk mempelajari tata kelola data daerah yang terintegrasi.
Kunjungan yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Selasa (13/10), tersebut juga membahas pemanfaatan data untuk mendukung perumusan kebijakan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Citra Mayangsari, menyambut rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi. Dalam pertemuan tersebut, Citra menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan data yang baik dapat membantu pemerintah menyusun perencanaan program secara lebih terukur, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data ini merupakan hal yang cukup penting. Tata kelola data juga penting karena kebijakan-kebijakan itu bergantung pada data. Ini yang selalu disampaikan Ibu Wali Kota dalam setiap rapat staf, supaya kebijakan dan program ke depan lebih terukur dan kualitasnya terjaga,” kata Citra.
Ia menjelaskan, tata kelola data di Kota Mojokerto melibatkan tiga unsur yang memiliki peran saling melengkapi. Diskominfo bertindak sebagai walidata, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai koordinator data, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.
Pengelolaan data tersebut dilaksanakan melalui tahapan berkelanjutan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan dan penyusunan daftar data, pengumpulan oleh produsen data, pemeriksaan oleh walidata, hingga publikasi dan berbagi pakai data.
Selanjutnya, data dianalisis dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pada periode berikutnya. Masyarakat juga dapat mengakses data daerah melalui Satikomo (Satu Data Informasi Kota Mojokerto).
Citra menambahkan, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan keterpaduan data. Dengan pembagian peran yang jelas, data yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, menyoroti pentingnya peran Diskominfo dalam mendukung pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pemanfaatan data dan program yang dikembangkan Diskominfo dapat menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana PAD ini terkelola dengan baik. Pasti ada peran Kominfo di sini, dan Kominfo ini juga punya program yang penting,” ujar Asmadi.
Kegiatan studi komparasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai penerapan tata kelola data daerah serta pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan pemerintah dan optimalisasi PAD.
Melalui kunjungan tersebut, pertukaran pengalaman antara Pemerintah Kota Mojokerto dan DPRD Kota Batu diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal. [oky.dre]
