Pemprov Jatim, Bhirawa – Koperasi di Jawa Timur didorong tidak hanya bergerak pada sektor keuangan dan simpan pinjam, tetapi mulai memperkuat usaha produktif di sektor riil. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota koperasi.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Talkshow Pengembangan Koperasi Sektor Riil yang digelar di Madiun, Rabu (23/9/2026) sore. Kegiatan ini diikuti pengurus dan pengelola 25 koperasi produsen serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Bakorwil I Madiun.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Nanang Abu Hamid, mengatakan pengembangan koperasi sektor riil harus menjadi agenda bersama. Menurutnya, koperasi perlu membangun usaha yang bersentuhan langsung dengan potensi anggota, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hingga perdagangan dan pengolahan produk.
“Koperasi jangan hanya menjadi tempat menghimpun dan menyalurkan pembiayaan. Koperasi harus hadir di tengah kegiatan ekonomi anggota, dari proses produksi, pengolahan, pemasaran, sampai menciptakan nilai tambah,” ujar Nanang dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki modal besar untuk mengembangkan koperasi sektor riil. Selain ditopang 9,78 juta UMKM berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 BPS, Jawa Timur juga memiliki 29.192 koperasi aktif berdasarkan data Online Data System Kementerian Koperasi RI. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 13 persen dari total koperasi di Indonesia.
Potensi tersebut semakin kuat dengan dukungan sumber daya alam dan basis produksi Jawa Timur. Provinsi ini merupakan salah satu sentra pangan nasional, memiliki garis pantai sekitar 2.128 kilometer, serta mempunyai berbagai sentra perikanan laut dan budidaya air tawar.
“Potensinya sangat besar. Kita memiliki petani, nelayan, pembudi daya ikan, peternak, pelaku UMKM, serta sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikonsolidasikan melalui koperasi agar posisi tawar anggota menjadi lebih kuat,” kata Nanang.
Selama ini, sektor keuangan dan simpan pinjam masih mendominasi usaha koperasi di Jawa Timur, yakni lebih dari 44 persen dari jumlah koperasi aktif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tantangan koperasi untuk bersaing langsung dengan korporasi besar di sektor produksi dan perdagangan.
Keterbatasan modal, skala ekonomi, teknologi, efisiensi, serta akses pasar sering kali membuat koperasi memilih usaha simpan pinjam sebagai sektor yang dianggap paling realistis. Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan nilai tambah ekonomi karena pembiayaan koperasi masih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
Karena itu, Nanang menekankan pentingnya perubahan orientasi koperasi dari sekadar pemberi pembiayaan menjadi penggerak usaha produktif anggota.
“Pembiayaan harus diarahkan untuk memperkuat produktivitas anggota. Koperasi harus mampu menjawab kebutuhan nyata anggota, bukan hanya memberikan pinjaman, tetapi juga membantu menyediakan sarana produksi, menampung hasil, mengolah, dan memasarkannya,” tuturnya.
Menurut dia, koperasi sektor riil dapat memberikan manfaat yang lebih langsung kepada masyarakat. Koperasi dapat membantu petani memperoleh pupuk dan sarana produksi dengan harga lebih efisien, menampung hasil panen, memperkuat akses pasar, serta mendorong pengolahan produk agar tidak berhenti sebagai komoditas mentah.
Hal serupa dapat diterapkan pada sektor perikanan. Koperasi dapat berperan dalam penyediaan pakan dan benih, pengelolaan budidaya, penanganan pascapanen, hingga pemasaran ikan. Dengan demikian, anggota tidak hanya menjual produk secara individual, tetapi memiliki kelembagaan bersama yang mampu meningkatkan daya tawar.
Talkshow tersebut diselenggarakan untuk memberikan wawasan mengenai kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi sekaligus mensinergikan berbagai program perangkat daerah dengan koperasi di Jawa Timur.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan itu, antara lain dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), KMP Ngawi Tani Mandiri, KDMP Luworo, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
Nanang mengatakan, pengembangan koperasi sektor riil tidak dapat dilakukan oleh koperasi secara mandiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, koperasi, komunitas, dan lembaga pendukung lainnya.
“Pemerintah daerah harus menjadi game changer yang menciptakan ekosistem. Koperasi tidak boleh berjalan sendiri. Program pertanian, perikanan, perdagangan, pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran perlu dipertemukan dalam satu rantai usaha yang saling mendukung,” jelasnya.
Ia menambahkan, koperasi sektor riil juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam mendukung swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, serta hilirisasi.
Dengan mengembangkan sektor riil, koperasi diharapkan mampu melindungi kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dari persaingan usaha yang tidak sehat serta risiko bisnis yang tidak menentu.
Selain memperoleh materi dari pemerintah dan lembaga pengembangan koperasi, peserta talkshow juga mendapat pembelajaran dari praktik koperasi yang telah berhasil mengembangkan usaha sektor riil. KMP Ngawi Tani Mandiri dan KDMP Luworo menyampaikan pengalaman serta strategi dalam mengembangkan koperasi pada sektor pertanian dan perikanan.
Nanang menilai, berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam mempercepat pengembangan koperasi. Koperasi lain dapat mempelajari model usaha, tata kelola, pola kemitraan, serta strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh koperasi yang lebih dahulu berkembang.
“Yang dibutuhkan koperasi bukan hanya teori, tetapi juga contoh nyata. Dari praktik yang sudah berjalan, koperasi dapat melihat apa yang bisa direplikasi dan disesuaikan dengan potensi wilayah serta kebutuhan anggotanya,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuka jejaring baru dan mendorong lahirnya kolaborasi antarkoperasi, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Koperasi juga diharapkan mampu menyusun peta potensi usaha berdasarkan komoditas unggulan di wilayah masing-masing.
“Ukuran keberhasilan koperasi sektor riil bukan hanya dari besarnya organisasi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota. Ketika pendapatan anggota meningkat, pasar lebih terbuka, dan produk memiliki nilai tambah, di situlah koperasi benar-benar hadir,” kata Nanang.
Melalui koperasi yang semakin kuat, petani dan nelayan diharapkan semakin berdaya, rantai nilai pangan menjadi lebih efisien, serta kontribusi koperasi terhadap perekonomian Jawa Timur semakin besar. Data dan informasi mengenai peran koperasi dalam perekonomian Jawa Timur juga sejalan dengan pemberitaan pemerintah daerah terkait penguatan kelembagaan dan regenerasi koperasi. [aya.kt]