Pemprov Jatim, Bhirawa – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda, Arumi Bachsin Emil Dardak, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (21/9/2026) ini menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.
Rapat kerja nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Harian TP PKK Pusat sekaligus Ketua Umum Dekranas, Tri Tito Karnavian. Hadir dalam forum ini ratusan pimpinan organisasi, meliputi Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua TP Posyandu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia Bagian Barat.
Dalam sambutannya, Arumi Bachsin menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat tekad para pimpinan organisasi di daerah. Ia mengingatkan bahwa jabatan sebagai ketua TP PKK, Dekranasda, maupun TP Posyandu bukan sekadar pelengkap atau keinginan pribadi, melainkan amanah yang diatur oleh undang-undang dan membawa konsekuensi kewajiban.
“Kita diingatkan kembali bahwa landasan dari setiap organisasi ini dan tugas kami itu bukan karena kemauan pimpinan semata, tetapi sudah merupakan amanah dari undang-undang itu sendiri sehingga ada kewajiban,” ungkap Arumi.
Menurutnya, landasan hukum yang kuat mewajibkan setiap pengurus untuk mengabdi secara total demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan, terutama melalui dukungan dan kerja sama lintas dinas, menjadi fondasi utama agar program kerja dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Selama saya menjabat di Jawa Timur, support yang luar biasa datang dari jajaran Pemprov. Jadi tidak pernah ngerasa kesusahan,” tuturnya.
Arumi juga menyoroti pentingnya posisi strategis PKK, Posyandu, dan Dekranasda di tengah masyarakat. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam menyelaraskan prioritas program dengan RPJMN maupun RPJMD.
Ia pun memberikan apresiasi terhadap materi yang disajikan dalam rapat kerja nasional ini. Menurut Arumi, paparan yang diberikan sangat komprehensif, mencakup aspek teknis hingga pemenuhan gizi masyarakat, sehingga penuh substansi dan relevan dengan kebutuhan pembenahan tata kelola di daerah.
“Nah ini luar biasa sih, rapat kerjanya isinya daging semua,” puji Arumi.
Sebagai strategi meningkatkan efektivitas, Rapat Penguatan tahun ini dibagi menjadi tiga zona wilayah: Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Langkah ini dinilai tepat mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan kapasitas tempat penyelenggaraan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap arahan pemerintah pusat, Arumi memastikan TP PKK Jawa Timur siap menyelaraskan program hingga ke tingkat daerah. Salah satu wujud nyata adalah pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan Jambore PKK Jawa Timur yang akan segera digelar.
“Harapannya supaya kinerja kita lebih koordinatif dan juga lebih kompak lagi. Karena banyak dari kabupaten kota yang sebetulnya perlu diberikan pencerahan bukan ketuanya, tapi justru pelaksanaan teknisnya,” terang Arumi.
Ia menambahkan bahwa forum ini menjadi upaya penyamaan persepsi mengenai posisi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam nomenklatur dinas daerah masing-masing.
“Ini jadi upaya penyamaan persepsi tentang bagaimana memposisikan baik TP PKK, Dekranasda hingga TP Posyandu di bagian dinas-dinas yang sesuai dengan Nomenklatur daerah masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu.
“Bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi dari ketiganya, namun memperkuat pembagian peran dan kolaborasi,” tegasnya.
Tri Tito mengingatkan bahwa tata kelola yang baik akan menghasilkan tujuan yang jelas, perencanaan matang, pelaksanaan akuntabel, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya percaya bahwa kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi program yang kuat pula. Sehingga semakin optimal dalam pemberdayaan masyarakat,” pesannya. [aya.kt]