Pemprov Jatim, Bhirawa. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan studi banding ke Provinsi Jawa Timur guna mendalami penyusunan Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Delegasi Kepri diterima langsung oleh Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani di Surabaya, kemarin.
Ketua Pansus DPRD Kepri, Muhammad Mustofa menjelaskan, kunjungan ini bertujuan mempelajari detail regulasi peternakan Jatim yang telah sukses diterapkan. Jatim dinilai memiliki potensi komoditas melimpah yang dapat diadaptasi oleh Kepulauan Riau.
Mustofa membeberkan, kebutuhan ternak di Kota Batam sangat besar namun belum mampu memproduksi secara mandiri. Setiap tahun Batam membutuhkan puluhan ribu ekor kambing dan sapi dari luar daerah.
Melalui kunjungan ini, Kepri menjajaki peluang mendatangkan kambing dari Jawa Timur menggunakan kargo pesawat. Kepri juga ingin mengadopsi keberhasilan Jatim dalam mengamankan retribusi untuk mendongkrak pendapatan daerah.
”Bagi Kepri, jika bisa mendapatkan Rp5 miliar saja setahun dari sektor unggas, sapi, kambing, babi, hingga pakan, itu sudah sangat membantu. Targetnya, akhir bulan ini draf sudah siap agar bisa segera disahkan,” tambah Mustofa.
Kadisnak Jatim, Indyah Aryani menyambut baik kolaborasi antarprovinsi yang merupakan tindak lanjut dari misi dagang bersama Gubernur. Indyah memaparkan rincian pengelolaan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor peternakan.
Disnak Jatim turut membagikan program prioritas terkait sertifikasi halal pada rumah pemotongan hewan. Mereka juga menerapkan teknologi khusus untuk penguatan populasi dan perlindungan plasma nutfah lokal.
”Potensi Jawa Timur dalam menopang kebutuhan nasional sangat besar, baik untuk komoditas telur, susu, ayam, kambing, hingga sapi. Namun, tantangannya juga kompleks dengan alokasi anggaran saat ini,” jelasnya.
Disisi lain, Indyah menekankan pentingnya komitmen aparat dalam menegakkan aturan lalu lintas ternak di lapangan. Pihaknya dengan tegas menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak para pelanggar.
”Saya menggandeng Siber Pungli dan Polri untuk berkomitmen bersama dinas kabupaten, RPH, serta pelaku usaha. Bila tidak melakukan seperti yang dikomitmenkan bersama, harus siap mendapatkan sanksi hukum,” tegas Indyah
Indyah juga mengingatkan agar aparatur sipil negara senantiasa menjaga integritas kerja dan tidak berorientasi pada materi. Pelayanan publik sektor peternakan membutuhkan etos kerja yang kuat dan proses yang benar.
Mengenai keterbatasan sumber daya manusia, Indyah menggarisbawahi pentingnya fungsi kepemimpinan dalam membangun tim kerja yang solid. Menutup arahannya, Indyah menyarankan agar Tim Pansus DPRD Kepri segera melakukan pemetaan draf regulasi distribusi ternak secara matang. [rac.fen]
