Pemkot Malang, Bhirawa. – Komitmen Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kembali mendapat pengakuan. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sukses meraih predikat terbaik pertama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2025 dengan predikat AA dan nilai sempurna 100.
Penghargaan JDIH tersebut diserahkan bersamaan dengan Piagam Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2026 dalam apel pagi Pemkot Malang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, capaian tersebut menjadi indikator konsistensi Pemkot Malang dalam membangun tata kelola hukum yang transparan, terdokumentasi, dan mudah diakses masyarakat.
“Kota Malang menjadi yang terbaik pertama dengan nilai AA, nilainya bulat 100. Keterbukaan terkait dokumentasi hukum selalu kita laksanakan dan dari tahun ke tahun terus kita pertahankan,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, mempertahankan prestasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajarannya. Kualitas sumber daya manusia, kelengkapan dokumentasi produk hukum, serta ketersediaan data yang akurat dan informatif harus terus ditingkatkan.
Wahyu menekankan agar penghargaan JDIH dan IRH tidak sekadar berhenti sebagai catatan prestasi administratif semata. Capaian ini harus diterjemahkan dalam bentuk peningkatan literasi hukum dan kebermanfaatan regulasi bagi publik.
“Jangan sampai penghargaan ini hanya menjadi catatan prestasi. Justru ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hukum. Setiap aturan yang dibuat harus memberikan manfaat dan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.
Atas capaian tersebut, Wahyu turut memberikan apresiasi kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga seluruh ASN Pemkot Malang yang telah berkontribusi menjaga transparansi produk hukum daerah. [mut.dre]
