Kota Kediri, Bhirawa – Pemkot Kediri melakukan percepatan pemutakhiran data penerima bantuan sebagai respon perubahan desil dalam DTSEN.
Pemutakhiran data ini dilakukan setelah sejumlah warga mengadu sebelumnya dinilai layak menerima bantuan mengalami kenaikan desil, meski kondisi ekonomi mereka di lapangan disebut belum banyak berubah.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meminta pemutakhiran data dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur hingga tingkat lapangan agar data penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Hal itu disampaikan Vinanda dalam rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemkot Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri.
Vinanda mengatakan, perubahan desil yang tidak sesuai kondisi riil berpotensi membuat program pemerintah tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan adanya warga yang berdasarkan kondisi sebenarnya layak masuk desil satu, tetapi hasil survei justru menempatkan mereka pada desil enam.
“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam,” kata Vinanda.
Menurut dia, persoalan perubahan desil tidak hanya terjadi di Kota Kediri. Karena itu, Pemkot Kediri berupaya melakukan verifikasi dan analisis terhadap data yang ada dengan membandingkannya dengan kondisi warga secara langsung.
Vinanda menyebut data desil tetap menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program pemerintah. Namun, kondisi faktual masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan agar bantuan tidak salah sasaran.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Kediri telah melakukan pendataan langsung terhadap warga yang masuk desil satu hingga empat. Petugas dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) diterjunkan untuk melihat kondisi penerima secara langsung.
“Dari Dinsos sudah melakukan survei, jadi Pemerintah Kota Kediri punya data sendiri. Kita turun langsung melalui TRC dan Tagana untuk melihat kondisi warga, khususnya mereka yang berada di desil satu sampai desil empat,” ujarnya.
Pemkot Kediri selanjutnya akan melakukan survei kembali untuk memperbarui data tersebut. Pemutakhiran dinilai penting agar program pemerintah dapat menyasar warga yang memang membutuhkan.
Vinanda menyadari proses pendataan tidak dapat dilakukan Pemkot Kediri seorang diri. Dengan jumlah penduduk Kota Kediri yang mencapai sekitar 300 ribu jiwa, diperlukan keterlibatan berbagai unsur untuk mempercepat verifikasi di lapangan.
Ia meminta FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas ikut membantu melakukan pengecekan kondisi warga. Hasil pendataan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
“Tentunya proses pemutakhiran data perlu dukungan dari banyak pihak. Apabila yang survei hanya dari Pemerintah Kota Kediri saja, tentu tidak bisa segera selesai,” tuturnya.
Vinanda menegaskan ketepatan data menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran bantuan. Warga yang sudah mampu tidak semestinya tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang masih membutuhkan justru terlewat karena perubahan data.
“Jangan sampai orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Selain persoalan pendataan, Vinanda mengingatkan petugas yang turun ke lapangan agar memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas. Menurutnya, upaya membantu masyarakat tetap harus dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai kita niatnya membantu masyarakat, tetapi karena kurang memahami aturan, langkah yang kita ambil justru menimbulkan risiko di kemudian hari,” katanya.
Ia pun meminta proses penanganan persoalan di lapangan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari menemukan persoalan, melakukan verifikasi, melaporkan hasilnya, berkoordinasi, hingga memastikan tindak lanjut dan mengevaluasi hasilnya.
“Ke depan, saya ingin pola kerja kita sederhana: temukan, verifikasi, laporkan, koordinasikan, tindak lanjuti, kawal, selesaikan, kemudian evaluasi,” pungkas Vinanda. [van/nov.gat]