Jakarta, Bhirawa – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran Rp55,5 triliun untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp61,10 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pengalokasian anggaran tersebut diarahkan untuk program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8). Menurutnya, perencanaan pendidikan 2027 merupakan kelanjutan dari berbagai program yang telah berjalan sekaligus penguatan intervensi pada bidang yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Abdul Mu’ti.
Dari alokasi Rp55,5 triliun tersebut, sejumlah program prioritas mendapat porsi anggaran cukup besar. Di antaranya Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, Rp5 triliun untuk inisiatif awal menuju terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta Rp250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
Selanjutnya, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp7,21 triliun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi dan Rp5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran. Dukungan terhadap guru dan peserta didik juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program 2027. Kemendikdasmen menyiapkan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.
Secara keseluruhan, pagu anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 mencapai Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp58,24 triliun.
Abdul Mu’ti mengatakan, peningkatan anggaran dan program prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya melanjutkan transformasi pendidikan. Sebelumnya, sejumlah indikator kinerja pendidikan menunjukkan perkembangan positif, antara lain angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun yang meningkat menjadi 93,13 persen pada 2025 dari 92,37 persen pada 2024.
Serapan kerja lulusan pendidikan vokasi yang bekerja kurang dari satu tahun juga meningkat menjadi 74,60 persen dari sebelumnya 71,83 persen. Sementara capaian transisi PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen dari 63,81 persen.
Abdul Mu’ti menegaskan, pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan Komisi X DPR RI. “Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen bapak dan ibu pimpinan beserta anggota Komisi X DPR RI dalam mendorong peningkatan pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Sehingga, kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkasnya. [ina.wwn]