DPRD Kota Probolinggo, Bhirawa. – Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi pijakan penyusunan Rancangan APBD 2027 dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp306,59 miliar dan total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp965,62 miliar.
Dalam dokumen KUA-PPAS, tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2027 ditetapkan “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Ekonomi untuk Mengungkit Kesejahteraan.” Arah pembangunan difokuskan pada enam prioritas, yakni peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar, pemberdayaan sosial dan kebudayaan, pengembangan infrastruktur ekonomi strategis, penguatan investasi, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, optimalisasi kinerja BUMD dan aset daerah, digitalisasi pelayanan, optimalisasi opsen PKB dan BBNKB, serta pelaksanaan program Gerakan Membayar Serentak (GEMPITA).
Sementara itu, belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,018 triliun. Alokasi terbesar masih didominasi belanja operasi sebesar Rp903,80 miliar, disusul belanja modal Rp107,33 miliar dan belanja tidak terduga Rp7,5 miliar.
Penganggaran diprioritaskan untuk pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembangunan infrastruktur dasar perkotaan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan program prioritas kepala daerah.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp67,85 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp14,85 miliar, di antaranya penyertaan modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga sebesar Rp9,85 miliar dan pembentukan dana cadangan Pilkada Serentak 2029 sebesar Rp5 miliar.
Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin mengatakan tahapan berikutnya adalah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyempurnakan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.
“Setelah ini kami akan membuat edaran kepada seluruh OPD untuk menyempurnakan rencana masing-masing, sehingga pembahasan menuju Peraturan Daerah tentang APBD 2027 bisa segera direalisasikan. Tahapan-tahapan ini juga akan mempercepat proses konsultasi kita ke Gubernur,” katanya.
Menurut Aminuddin, pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan APBD tahun depan, terutama terkait program prioritas dan plafon anggaran yang akan didahulukan.
“Arah kebijakannya tentu bagaimana kita membahas rencana APBD 2027. Mengenai plafon-plafon yang mesti diutamakan dan diprioritaskan, itu dibahas dalam KUA-PPAS,” ujarnya.
Setelah penyempurnaan dokumen oleh masing-masing OPD, Pemkot Probolinggo akan melanjutkan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai tahapan hingga proses evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (fir.hel)
