Kab Malang, Bhirawa – Pembatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi solar, hal ini telah dikeluhkan nelayan di pesisir Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang. Sehingga dengan adanya pembatasan BBM tersebut, maka sebagian nelayan tidak melaut.
Dan jika membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), jaraknya cukup jauh, dan membelinya harus pakai barcode sesuai dengan nomor polisi (nopol) kendaraan.
Sedangkan aturan untuk pembelian solar sekarang, kata salah satu nelayan Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Ashadi, Minggu (26/7), kepada wartawan, saat ini untuk mendapatkan solar di dermaga ikan Pantai Sendangbiru sulit didapat.
“Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya mudah untuk mendapatkan solar. “Pembatasan solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Sendangbiru, tentunya merugikan nelayan, karena tidak bisa melaut untuk mencari ikan di,” ujarnya.
Padahal, masih dia katakan, untuk pembelian solar harus menunjukkan barcode dan harus antre. Sedangkan untuk mendapatkan barcode tersebut prosesnya cukup lama. Sementara, keluhan nelayan sempat ditangani oleh Kelompok Nelayan Rukun Jaya yang menaungi para nelayan Sendangbiru.
“Jika di SPBN KUD Mina Jaya Pantai Sendangbiru sudah mendapatkan pasokan BBM solar dari Pertamina, nelayan harus mengantri cukup lama, sehingga hal ini sering kali dikeluhkan oleh para nelayan,” jelasnya.
Sementara itu, nelayan kapal sekoci Pantai Sendangbiru Nurcholis menyampaikan, bahwa nelayan di Pantai Sendangbiru memiliki empat jenis kapal utama, yaitu kapal slerek, kapal sekoci, kapal payangan, dan perahu jungkung (speed).
Jumlah armada yang dominan beroperasi di pangkalan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan ini didominasi oleh jenis kapal slerek dan sekoci. Sehingga kapal-kapal tersebut menggunakan mesin kesemuanya menggunakan BBM solar.
Menurut Nurkholis, ketika BBM solar pasokannya datang terlambat di SPBN Sendangbiru, maka sebagian nelayan tidak melaut, apalagi pemerintah kini membatasi BBM solar yang diperuntukkan nelayan tambah susah untuk mendapatkan solar.
” Pemberian barcode nelayan harus melewati Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Dan teknisnya, nelayan mengajukan untuk mendapatkan rekomendasi ke Dinas Perikanan melalui Aplikasi XStar BPH Migas. Berdasarkan informasi, barcode yang diterima masing-masing nelayan berlaku selama dua bulan,” terangnya.
Perlu diketahui, total nelayan yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan barcode berjumlah 345 kapal. Terdiri atas jenis kapal purse seine 117 kapal, sekoci 91 kapal, dan speed 137 kapal. [cyn]
