Pidato seorang kepala negara bukan sekadar rangkaian kalimat tanpa makna. Di dalam iklim demokrasi yang dinamis, setiap diksi, intonasi, bahkan metafora yang keluar dari lisan seorang Presiden memiliki daya kejut luar biasa. Satu patah kata yang keliru tidak hanya berpotensi memicu polemik di ruang publik, tetapi juga dapat menyulut kegaduhan situasi politik nasional yang berdampak luas.
Akhir-akhir ini, kita sering menyaksikan bagaimana sebuah pernyataan santai atau pidato resmi kepresidenan justru ditangkap secara liar oleh publik. Teks pidato yang multimakna, sindiran politik yang terlalu vulgar, atau pemilihan istilah yang kurang sensitif terhadap kondisi sosial sering kali menjadi bahan bakar baru bagi polarisasi. Ruang digital langsung riuh oleh saling serang antar-simpatisan, sementara para elite politik sibuk melakukan manuver pertahanan atau penyerangan balik. Akibatnya, fokus bangsa untuk menyelesaikan masalah-masalah substansial seperti ekonomi dan kesejahteraan menjadi terpecah.
Presiden adalah jangkar stabilitas. Ketika situasi politik memanas-terutama menjelang momentum politik penting-pernyataan dari istana seharusnya berfungsi sebagai pendingin suasana (cooling system). Pidato presiden harus berdiri di atas semua golongan, memberikan rasa aman, serta mempertegas arah hukum dan keadilan secara transparan. Jika pidato kepresidenan justru terkesan berpihak pada kelompok tertentu atau menyudutkan pihak lain, maka wibawa lembaga kepresidenan itu sendiri yang dipertaruhkan.
Oleh karena itu, melalui surat pembaca ini, saya menyarankan agar Presiden beserta tim komunikasi kepresidenan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlapis sebelum melemparkan narasi ke publik. Pertama, tim pembuat pidato wajib melakukan analisis risiko politik terhadap setiap frasa yang akan digunakan. Hindari diksi yang bernuansa memecah belah atau sarkastik. Kedua, Presiden perlu menahan diri dari memberikan pernyataan spontan terkait isu sensitif yang belum dikonsolidasikan secara matang di tingkat kabinet.
Andika Putra Wijaya
Pemerhati Komunikasi Publik
