Tidak mudah menjadi pucuk pimpinan pada Lembaga Negara yang dikepung mensrea. Setiap saat bisa terancam terjerumus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sudah terbukti tiga pucuk pimpinan BGN menjadi tersangka korupsi pada program MBG (Makan Bergizi Gratis). Hanya dalam waktu 44 hari, Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) mengundurkan diri (karena alasan kesehatan). Kini Kepala BGN pengganti me-warning tidak ada toleransi untuk korupsi dan hengkii-pengki dan copet-copetan.
Kepala BGN (yang baru), Sudaryono, sudah dilantik Presiden Prabowo. Bukan orang baru dalam jajaran kabinet Merah-Putih, karena sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (sejak zaman Presiden Jokowi). Urusan swasembada pangan cukup berkait erat dengan pelaksanaan MBG. Dijanjikan tidak akan ada pembicaraan MBG di ruang tersembunyi, di hotel atau di restoran. Juga tidak akan men-tolerir kolusi dan nepotisme (di-istilah-kan sebagai “hengkii-pengki”).
Tetapi problematika MBG bukan sekadar mensrea, dan copet-copetan (korupsi, mark-up) harga pengadaan barang dan jasa. Melainkan pelebaran cakupan program dari gagasan awal. Yakni, pencegahan stunting, yang menjadi isyu kampanye Capres Prabowo Subianto, sejak Pilpres tahun 2024. Sehingga sasaran prgram adalah ibu hamil dan menyusui. Tetapi program MBG melebar sampai memberi makan gratis murid SD hingga SMA. Sampai mengalahkan target sasaran awal ibu hamil dan menyusui.
Berdasar laporan BGN per-awal Juni 2026 (masih dipimpin Dadan Hindayana), capaian program MBG telah menyasar hampir 63 juta orang penerima manfaat. Terdiri dari 48 juta lebih peserta didik, disusul balita 6,7 juta, serta 2,2 juta menyusui, dan kurang dari 1 juta ibu hamil. Juga terdapat 4,3 juta guru dan tenaga pendidik. Ditambah 649 ribu santri. Sasaran MBG yang melebar, masuk dalam penilaian tingkat perekonomian oleh tiga pemeringkat internasional.
Dua pemeringkat perekonomian Indonesia menyatakan terjadi pemberatan fiskal. Yakni disampaikan oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International), dan Moody’s Investor Service. Bahwa program MBG meningkatkan risiko fiskal, karena penerimaan negara masih lemah. Realitanya, beberapa anggaran Kementerian (dan Transfer ke Daerah) dikurangi. Terutama untuk menyokong MBG. Termasuk anggaran Pendidikan yang dianggap “terlalu besar” (20% dari APBN sesuai amanat UUD).
Kritisi lain terhadap MBG tak kalah ramai, dan dilakukan pula oleh lembaga negara. Kritisi paling dahsyat, adalah Ribuan mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan, menuntut penghentian program MBG. Aksi demo dilakukan di 50 lebih kota besar (terutama ibu-kota propinsi). BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) memberi waktu lima hari pemerintah wajib merealisasi tuntutan. MBG masih menjadi isyu paling krusial pada masyarakat luas.
Terutama pada media sosial. Hampir seluruhnya negatif, dan menuntut penghentian permanen MBG. Tetapi segenap pimpinan BGN bagai “pasang badan” melindungi. Sampai Presiden Prabowo Subianto, memuji MBG. Sembari menegaskan MBG sebagai program hasil terbaik cepat. Bahkan kalau kurang anggaran, boleh diambilkan dari berbagai sumber. Tetapi sejak terungkap korupsi sistemik terstruktur dan masif pada BGN, segala kritisi masyarakat bisa membuka realita.
Bahkan kini banyak Menteri dan pimpinan Lembaga Negara turut meng-kritisi MBG. Antara lain KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Kementerian Koordinator bidang Pangan, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). MBG masih menyimpan mensrea besar, karena sifatnya yang terpusat berbasis proyek dan investasi besar.
Tetapi potensi Tipikor akan berkurang, manakala MBG kembali pada sasaran nyata (ibu hamil dan ibu menyusui), dan murid di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pelaksanaan oleh setiap Komite Sekolah, dan Posyandu di kampung.
——— 000 ———
