Oleh : Anas Burhani, Ketua DPC PKB Jombang
Jombang, Bhirawa – Suatu ketika, saya mendapat wejangan dari para kiai sepuh di Jombang. Pesannya sederhana, tetapi menancap dalam di hati: semakin bertambah usia seseorang, semakin sedikit alasan untuk berbangga diri. Yang semestinya tumbuh justru rasa malu, terutama jika hidup yang dijalani belum banyak menghadirkan manfaat bagi sesama.
Petuah itu selalu terngiang setiap kali Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiba. Bagi saya, Harlah bukan sekadar seremoni tahunan atau perayaan bertambahnya usia partai. Harlah adalah momentum jeda; saat yang tepat untuk menengok perjalanan yang telah dilalui, memeriksa kembali arah langkah, sekaligus bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: masihkah kita berjalan di jalur yang dirintis para muassis?
Pertanyaan tersebut terasa semakin relevan tahun ini ketika PKB genap berusia 28 tahun. Usia yang tidak lagi muda, tetapi juga belum sepenuhnya tua. Jika ini usia manusia, mungkin pertanyaan yang kerap muncul adalah: sudah sejauh apa kematangan hidup yang dicapai? Dalam konteks partai politik, pertanyaan itu tentu berbeda. Yang paling mendasar adalah: masihkah kita membumi bersama rakyat?
Bagi saya, jawaban atas pertanyaan itulah yang menentukan makna keberadaan PKB hari ini.
PKB tidak lahir dari ruang-ruang elite yang jauh dari denyut kehidupan masyarakat. Partai ini tumbuh dari kegelisahan para ulama dan aspirasi warga nahdliyin yang menghendaki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dari serambi-serambi pesantren lahir tekad agar kaum sarungan tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut mengambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Karena itu, kemenangan politik bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah menjaga amanat para pendiri Nahdlatul Ulama: tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i’tidal (tegak lurus dalam keadilan). Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi sekaligus pembeda PKB dalam dinamika politik nasional.
Tumbuh dan berjuang di Jombang menghadirkan tanggung jawab moral tersendiri bagi saya. Jombang bukan sekadar wilayah administratif atau basis politik. Kota ini adalah tanah kelahiran para guru bangsa yang pemikiran dan perjuangannya membentuk wajah Indonesia hingga hari ini.
Di tanah ini, Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari meletakkan fondasi keislaman dan kebangsaan secara bersamaan. Di sini pula KH. Abdul Wahab Chasbullah menunjukkan bahwa nasionalisme dan Islam bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan demi kemaslahatan bersama.
Tak jauh dari sana, Denanyar melahirkan KH. Bisri Syansuri, ulama besar yang berani melampaui zamannya dengan membuka ruang pendidikan bagi kaum perempuan. Dari mata rantai pemikiran dan perjuangan para ulama inilah kemudian lahir sosok KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang membawa nilai-nilai pesantren ke panggung kebangsaan dengan cara yang khas dan membumi.
Tentang Gus Dur, para sesepuh sering berkisah bagaimana beliau mampu membuat satu ruangan tertawa terbahak-bahak, lalu beberapa menit kemudian mengajak orang-orang yang sama merenungkan persoalan bangsa dengan serius. Humor bagi Gus Dur bukan sekadar hiburan, melainkan cara menyampaikan kebenaran tanpa melukai martabat orang lain.
Tradisi itulah yang hidup dalam kultur pesantren. Perbedaan pendapat adalah hal biasa, bahkan sering kali berlangsung sangat tajam. Namun setelah forum selesai, semua kembali duduk bersama, minum kopi, dan menjaga persaudaraan. Orang Jombang mengenal prinsip yang sederhana tetapi mendalam: sing luwih penting ketemu sedulure timbang menang rembugane—yang lebih penting adalah menjaga persaudaraan daripada memenangkan perdebatan.
Nilai tersebut terasa semakin relevan di tengah kehidupan digital hari ini. Ruang publik kerap dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi yang menggerus persaudaraan. Pesantren mengajarkan bahwa adab harus didahulukan sebelum argumentasi. Sebab kecerdasan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kepandaian yang kehilangan arah.
Namun kita juga harus bersikap realistis. Nilai-nilai luhur tidak cukup berhenti sebagai nostalgia. Ia harus diterjemahkan menjadi solusi nyata yang dirasakan masyarakat.
Di Jombang, tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat masih sangat nyata. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Sayangnya, tidak sedikit petani yang harus menghadapi harga hasil panen yang tidak stabil, sementara biaya produksi terus meningkat. Mereka bekerja semakin keras, tetapi keuntungan yang diperoleh sering kali tidak sebanding dengan jerih payah yang dikeluarkan.
Kondisi serupa juga dirasakan para pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Mereka dituntut beradaptasi dengan ekonomi digital dan persaingan pasar yang semakin ketat, sementara akses permodalan masih menjadi persoalan utama. Di sisi lain, banyak anak muda Jombang yang memiliki kreativitas dan semangat berwirausaha, tetapi belum memperoleh pendampingan, akses teknologi, maupun ekosistem usaha yang memadai. Akibatnya, tidak sedikit yang memilih merantau untuk mencari peluang hidup di luar daerah.
Padahal Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Ratusan pesantren, ribuan santri, jaringan organisasi kemasyarakatan yang kuat, serta budaya gotong royong yang masih terjaga merupakan kekuatan yang tidak dimiliki setiap daerah. Potensi ini harus dioptimalkan dan dipadukan dengan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Pesantren, misalnya, tidak hanya dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan. Lebih dari itu, pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, inkubator UMKM, laboratorium kewirausahaan, sekaligus ruang lahirnya inovasi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Dalam konteks itulah tema Harlah PKB ke-28, “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, menemukan relevansinya. Amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai teks yang dihafalkan dalam buku pelajaran. Ia harus hadir dalam kebijakan yang nyata: harga hasil pertanian yang adil, akses permodalan yang mudah bagi UMKM, lapangan kerja yang semakin terbuka, serta pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan hingga pelosok desa.
Karena itu, Harlah ke-28 bukanlah panggung untuk berpuas diri. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk mengukur seberapa kuat akar perjuangan yang masih kita miliki. Sebab pohon yang akarnya kokoh akan tetap berdiri menghadapi badai, sementara pohon yang hanya sibuk meninggikan batang tanpa merawat akar akan mudah tumbang diterpa angin.
Sejauh ini, ikhtiar tersebut terus berjalan. Di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar, PKB menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Basis dukungan semakin luas, mesin organisasi semakin solid, dan keterlibatan generasi muda terus menguat. Pada saat yang sama, PKB tetap konsisten mengawal isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan rakyat, mulai dari ekonomi kerakyatan, perlindungan pekerja migran, hingga ketahanan pangan nasional.
Namun capaian tersebut bukanlah garis akhir. Ia justru menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata yang semakin dekat dengan masyarakat. Bagi kami para kader di Jombang, setiap kebijakan dan program partai harus dapat dirasakan manfaatnya oleh petani yang menunggu masa panen, pedagang kecil yang membuka lapak sejak dini hari, santri yang menuntut ilmu, maupun generasi muda yang berharap dapat membangun masa depan di tanah kelahirannya sendiri.
Pada akhirnya, itulah makna ber-PKB yang saya pahami: menjaga warisan para ulama, merawat persaudaraan, merekatkan yang retak, dan memastikan arah kompas politik selalu kembali pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
Sebab sebesar apa pun sebuah partai politik, ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah kehadirannya benar-benar mampu menolong rakyat.
Dan di Jombang, tanah tempat akar perjuangan ini tumbuh dan menguat, pertanyaan itu harus selalu menjadi alarm yang menyala dalam setiap langkah pengabdian. [rif.kt]
