Pemkab Kediri, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperluas penerapan digitalisasi pasar rakyat melalui sistem pembayaran dan pencatatan retribusi secara non tunai. Langkah ini ditempuh untuk menekan potensi kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan digitalisasi pasar sebelumnya telah diterapkan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras. Pada 2026, program tersebut diperluas ke Pasar Wates, Pasar Bendo, Pasar Gringging, Pasar Pamenang, dan Pasar Ngadiluwih.
“Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi karena seluruh transaksi langsung masuk ke kas daerah. Selain itu juga meminimalisasi potensi pungutan liar,” ujarnya, Selasa (21/7).
Menurut Tutik, penguatan sistem pembayaran elektronik di pasar diharapkan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor e-retribusi maupun e-parking, tanpa menambah beban bagi para pedagang.
“Ini sesuai arahan Bupati Hanindhito Himawan Pramana agar PAD meningkat, tetapi tidak membebani pedagang,” terangnya.
Sebagai bagian dari implementasi program, Disdagperin menggandeng perbankan untuk memberikan sosialisasi kepada pedagang dan pengelola pasar. Pedagang yang telah membuka rekening akan memperoleh barcode QRIS yang dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli sekaligus membayar retribusi secara non tunai.
Selain mempermudah pembayaran retribusi, sistem tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing pedagang karena semakin banyak konsumen yang bertransaksi menggunakan mobile banking maupun dompet digital.
Pemkab Kediri juga menyiapkan pendampingan bagi pedagang lanjut usia melalui penempatan petugas laku pandai di pasar. Petugas tersebut akan membantu pedagang melakukan setor tabungan maupun layanan perbankan lainnya tanpa harus datang ke kantor bank.
“Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya pedagang, semakin meningkat karena seluruh pungutan menjadi lebih jelas dan transparan,” pungkas Tutik.(van,nov.hel)
