Plt Bupati Baharudin menyalami anggota DPRD Tulungagung usai rapat paripurna, Rabu (8/7) siang.
Tulungagung, Bhirawa. – Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengakui jika Pemkab Tulungagung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Turunnya raihan opini ini disebabkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberatnsan Korupsi (KPK) di Tulungagung belum lama ini.
“Alasan (dapat) WDP karena kemarin OTT. Tidak mungkin karena OTT kemudian dikasih WTP, nggak mungkinlah,” ujar Plt Bupati Ahmad Baharudin usai rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Pengumuman Pengusulan Pengganti Pimpinan DPRD Tulungagung Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2025, Rabu (8/7) siang.
Namun demikian, lanjut dia, tidak ada temuan berarti dari BPK RI terkait opini WDP tersebut.
“Hanya rekomendasi terkait administrasi keuangan saja,” terangnya.
Plt Bupati Baharudin menyebut akan segera melaksanakan rekomendasi BPK RI. Utamanya, memperbaiki tata kelola administrasi keuangan di seluruh OPD.
“Kemarin temuannya di bendahara. Sudah mengeluarkan (dana) tetapi administrasi belum selesai ketika diperiksa BPK,” paparnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung ini selanjutnya menyatakan akan berusaha menaikkan lagi opini penilian LKDP di tahun anggaran 2026. Dari yang sebelumnya, opini WDP menjadi kembali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Tahun depan kita kita tingkatkan lagi jadi WTP,” tandasnya.
Menjawab pertanyaan, Plt Bupati Baharudin menandaskan jika opini WDP dari BPK RI tidak mempengaruhi transfer keuangan dari pusat ke Pemkab Tulungagung.
“Opini WDP tidak berpengaruh semisal pada DAU,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono saat rapat paripurna berlangsung menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tulungagung atas capaian opini WDP dari BPK RI yang disampaikan tanggal 3 Juli 2026.
“Raihan ini merupakan cerminan dari kerja keras, komitmen, dan transparansi yang terus diupayakan oleh eluruh jajaran,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Tulungagung siap untuk terus bersinergi, mengawasi, serta mengawal setiap rekomendasi yang diberikan agar tata kelola keuangan daerah ke depan menjadi semakin akuntabel.
“Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tulungagung yang lebih maju,” tandasnya. (wed.hel)
