Gresik, Bhirawa – Pengelolaan keuangan desa masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak sedikit aparatur pemerintah yang harus berhadapan dengan persoalan hukum akibat kekeliruan dalam mengelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan.
Kondisi tersebut mendorong Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyelenggarakan Workshop Tata Kelola Keuangan Desa di Kantor Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini diikuti 69 peserta yang terdiri atas 44 kepala desa dan bendahara desa se-Kecamatan Bungah serta 25 perangkat Kecamatan Bungah.
Workshop menghadirkan Guru Besar Bidang Keuangan sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya, Prof. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA., CTA., sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Prof. Slamet menegaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan sekadar aktivitas administrasi, tetapi instrumen utama untuk mewujudkan good governance.
“Setiap pengelolaan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan. Aparatur harus dapat menjelaskan dari mana dana diperoleh, digunakan untuk apa, dan bagaimana anggaran tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas,” jelasnya.
Menurut Prof. Slamet, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah desa mampu menyusun skala prioritas pembangunan. Karena kebutuhan masyarakat tidak pernah terbatas, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Workshop tersebut dibuka oleh Camat Bungah, Muh. Izzul Muttaqin, S.Ag. Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola anggaran pembangunan.
“Tata kelola keuangan merupakan ujung tombak pemerintahan desa. Desa yang mampu mengelola keuangannya dengan baik menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pula,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa aparatur desa harus berhati-hati dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Kesalahan sekecil apa pun dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, menurut Camat Bungah, keterbatasan dana desa saat ini mengharuskan pemerintah desa lebih selektif dalam menetapkan program prioritas. Anggaran harus difokuskan pada kegiatan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Eko April Ariyanto, S.Psi., M.Psi., menjelaskan bahwa workshop merupakan bagian dari Program Inovasi Peningkatan Kualitas Aparatur Desa yang dikembangkan Untag Surabaya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia mengatakan, peningkatan kompetensi aparatur desa dilakukan secara berkelanjutan. Setelah workshop tata kelola keuangan di Kecamatan Bungah, Untag Surabaya akan menggelar Workshop Kewirausahaan bagi Karang Taruna di Kecamatan Sidayu pada 10 Juli 2026. Seluruh peserta juga akan memperoleh pendampingan lanjutan melalui pembelajaran luring dan daring selama 20 jam.
“Kami ingin kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan satu hari, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur desa sehingga mampu mendukung percepatan berbagai program pemerintah,” katanya.
Workshop tata kelola keuangan merupakan salah satu rangkaian Program Pemberdayaan Masyarakat Untag Surabaya di Kabupaten Gresik yang berlangsung pada 6-17 Juli 2026. Melalui program tersebut, Untag Surabaya melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan kewirausahaan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, penguatan sumber daya manusia, hingga inovasi produk berbasis kearifan lokal.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Untag Surabaya berharap desa-desa di Kabupaten Gresik semakin mampu membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. [why]
