Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027 yang akan segera dimulai, euforia menyambut sekolah baru kembali diwarnai dengan berbagai catatan evaluasi krusial di dunia pendidikan kita. Sebagai orang tua siswa, saya menyoroti dua masalah klasik yang tak kunjung usai: carut-marut sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan beban biaya pendidikan yang semakin memberatkan.
Sistem SPMB yang digadang-gadang lebih transparan dan berkeadilan ternyata masih menyisakan banyak masalah di lapangan. Berbagai laporan dari lembaga pemantau pendidikan seperti JPPI menunjukkan bahwa kecurangan tata kelola, manipulasi data Kartu Keluarga (KK), hingga kendala teknis pada sistem daring masih menjadi drama tahunan yang mengorbankan hak-hak anak. Anak-anak berprestasi harus menelan pil pahit gagal masuk sekolah negeri karena terbentur aturan zonasi yang kaku.
Akar masalah utamanya sangat jelas: ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas. Kondisi ini memaksa orang tua harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, yang sayangnya kualitas dan biayanya belum sepenuhnya dijamin oleh negara.
Hal ini membawa kita pada masalah kedua yang tidak kalah pelik, yakni mahalnya biaya pendidikan. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, biaya masuk sekolah-mulai dari uang pangkal, seragam, hingga sumbangan pembangunan-tetap menjadi momok menakutkan. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini memicu kecemasan yang luar biasa. Akibatnya, ancaman putus sekolah atau menunggak biaya pendidikan di awal tahun menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi banyak keluarga. Padahal, akses terhadap pendidikan bermutu merupakan hak konstitusional setiap anak yang dijamin oleh undang-undang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menegaskan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Namun, visi tersebut terasa hampa jika realitas di lapangan masih menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, melalui surat pembaca ini, saya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan SPMB. Perlu ada tindakan tegas terhadap segala bentuk manipulasi dan penyederhanaan regulasi yang berpihak pada keadilan siswa. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat harus memperluas subsidi serta mengawasi ketat pungutan di sekolah swasta agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jangan biarkan generasi penerus kita kehilangan semangat belajar sejak hari pertama masuk sekolah akibat sistem yang diskriminatif dan mahalnya biaya pendidikan. Semoga pemerintah segera mengambil langkah konkret dan solutif.
Rian Gunawan
Wali Murid – Gubeng, Surabaya
