DPRD Jatim, Bhirawa – Polemik tidak adanya SMA dan SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berbuntut panjang. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera mengevaluasi pemerataan sebaran sekolah negeri agar sistem SPMB berbasis domisili tidak terus merugikan siswa di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
Puguh menilai persoalan tersebut menjadi bukti bahwa sebaran sekolah negeri di Jawa Timur perlu dievaluasi menyeluruh agar akses pendidikan lebih adil.
Menurutnya, persoalan yang dialami warga Kanigoro bukanlah kasus tunggal. Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur juga menghadapi kondisi serupa, yakni terdapat kecamatan yang sama sekali belum memiliki SMA atau SMK Negeri.
Kondisi itu dinilai semakin menyulitkan masyarakat setelah sistem zonasi berganti menjadi skema domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Ketika penerimaan siswa menggunakan skema domisili, daerah yang tidak memiliki SMA atau SMK Negeri tentu akan kalah dibanding wilayah yang sekolahnya berada di kecamatan tersebut. Ini menjadi persoalan yang cukup pelik,” ujar Puguh saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (8/7/2026).
Politikus PKS ini mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang posisi keberadaan SMA dan SMK Negeri milik Pemprov agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Puguh menilai, jika pembangunan sekolah baru belum memungkinkan karena keterbatasan anggaran, maka Pemprov perlu menyiapkan kebijakan khusus bagi wilayah yang belum memiliki sekolah negeri, termasuk opsi relokasi sekolah atau skema afirmasi bagi calon peserta didik.
“Kalau pembangunan baru masih berat, harus ada kebijakan khusus supaya masyarakat di daerah yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri tidak dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan daya tampung sekolah negeri di Jawa Timur masih menjadi tantangan besar. Saat ini, kapasitas SMA dan SMK Negeri hanya mampu menampung sekitar 30,9 persen lulusan SMP sederajat. Artinya, lebih dari separuh lulusan harus mencari alternatif pendidikan lain.
“Ini menjadi persoalan serius. Kalau tidak segera ditemukan solusi konkret, masalah yang sama akan terus berulang setiap tahun saat SPMB berlangsung,” katanya.
Karena itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan ulang secara komprehensif terhadap persebaran sekolah negeri berdasarkan data demografi setiap kabupaten dan kota.
Menurutnya, Dindik Jatim perlu menghitung jumlah penduduk usia sekolah di setiap kecamatan, kemudian membandingkannya dengan lokasi SMA dan SMK Negeri yang ada saat ini.
“Kalau ditemukan ketimpangan antara sebaran penduduk usia sekolah dengan lokasi sekolah negeri, maka Dinas Pendidikan harus segera mengambil langkah agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Puguh menyoroti kondisi di Kota Malang. Ia menyebut Kecamatan Klojen memiliki konsentrasi beberapa SMA Negeri, seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 4. Sementara Kecamatan Blimbing yang memiliki jumlah penduduk cukup padat justru belum memiliki SMA Negeri.
“Akibatnya setiap SPMB, anak-anak dari Blimbing selalu kesulitan bersaing karena kalah secara domisili dengan siswa yang tinggal di sekitar sekolah-sekolah tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, warga Kecamatan Kanigoro menyampaikan kekecewaan karena selama lebih dari satu dekade ibu kota Kabupaten Blitar belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Mereka menilai kondisi tersebut semakin memberatkan sejak diberlakukannya sistem penerimaan berbasis domisili.
Akibat keterbatasan sekolah negeri, banyak lulusan SMP di Kanigoro harus bersaing masuk sekolah di kecamatan lain atau memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
Merasa aspirasi mereka belum mendapat respons, perwakilan warga berencana mendatangi DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Mereka juga telah memasang banner berisi surat terbuka kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar sebagai bentuk protes sekaligus desakan agar pemerintah segera membangun SMA maupun SMK Negeri di Kanigoro. [geh.kt]
