Pemkab Nganjuk, Bhirawa. – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mematangkan langkah strategis dan terobosan baru demi menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini krusial dilakukan mengingat saat ini sekitar 500 Kabupaten dan Kota di Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal akibat adanya tren penge-Taxan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Optimalisasi sektor pajak daerah dan transformasi layanan digital kini menjadi kunci utama agar pelayanan publik serta program pembangunan di daerah tetap berjalan berkesinambungan.
Hal ini disampaikan Kepala Bapenda, Slamet Basuki AP, dalam Forum Komunitas Publik (FKP) layanan Bapenda, di aula gedung Bapenda, Selasa (7/7). FKP ini dibuka Asisten Administrasi Umum Yanto SE MM, dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD. para wajib pajak (WP), Perguruan Tinggi, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparan materinya, Kepala Bapenda Slamet Basuki SAp didampingi Sekretaris Bapenda, Kartika Diana Sari SSos MSi menerangkan, berdasarkan data laporan per tanggal 7 Juli 2026, realisasi akumulatif pajak daerah secara umum telah menyentuh angka Rp133 miliar sekian. Angka ini merepresentasikan capaian sebesar 54,6% dari total target tahunan yang dipatok pada nilai Rp244Sub-miliar sekian.
Dalam struktur kontribusinya, sektor Opsen PKB dan BBNKB memegang peranan vital sebagai tulang punggung utama dengan menyumbang proporsi terbesar, yakni 38% dari total pendapatan pajak daerah. Posisi penyumbang terbesar kedua ditempati PBB dengan porsi kurang lebih 22,7%, disusul Pajak Listrik di peringkat ketiga dengan proporsi 20,23%, serta PBB-P2 sebesar 22,73% di peringkat keempat.
”Selain fokus pada angka penerimaan, Bapenda juga menaruh perhatian besar pada evaluasi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kepengurusan BPHTB. Berdasarkan indikator penilaian, komponen waktu penyelesaian pelayanan BPHTB mencatatkan skor 91,41. Meski secara predikat skor tersebut sudah dikategorikan ‘Sangat Baik’, komponen durasi waktu ini nyatanya masih menjadi yang paling rendah atau terkecil jika dikomparasikan dengan aspek penilaian pelayanan lainnya,” terang pria yang akrab disapa Slambas ini.
Menyikapi hal ini, pihak Bapenda langsung menyiapkan rancangan solusi guna mempercepat waktu penyelesaian administrasi dengan mendongkrak kinerja internal penyelenggara secara masif. Dua langkah taktis yang mulai digulirkan diantaranya Transparansi Sistem Online: Bapenda berkomitmen penuh untuk menyajikan informasi perkembangan (progress) dokumen pengajuan secara online dan real-time kepada masyarakat pemohon BPHTB. Optimalisasi Layanan Terpadu MPP dengan Penguatan koordinasi internal di ruang pelayanan maupun booth Bapenda yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) terus ditingkatkan.
Langkah integrasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan maksimal bagi wajib pajak. Terlebih, target jangka panjang yang di bidik Bapenda adalah memodernisasi sistem perpajakan daerah agar ke depannya masyarakat dapat mengurus seluruh keperluan administrasi secara mandiri secara digital, tanpa harus datang langsung secara fisik ke gedung MPP, melainkan mengurus pajak melalui aplikasi e-Tax dan Pamong Sigap secara real time.
Dalam FKP tahun ini Bappenda mencoba merubah paradigma pola pola konvensional menjadi inovasi-inovasi dengan layanan digital, untuk meringkas birokrasi lama yang terkesan tertutup dan kaku menjadi layanan yang cepat saji, terukur dan flexible terhadap dinamika perubahan zaman. [end.fen]
