DPRD Jatim, Bhirawa
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Jawa Timur yang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 menjadi momen penting untuk menegaskan sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai landasan utama pembangunan daerah. Acara yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (13/5) tersebut menegaskan komitmen kedua lembaga untuk menyempurnakan program pembangunan melalui evaluasi yang membangun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran DPRD, mulai dari pimpinan, fraksi, Panitia Khusus LKPJ, hingga seluruh anggota dewan, atas penerimaan dokumen pertanggungjawaban tersebut beserta berbagai masukan strategis yang disampaikan.
“Seluruh catatan dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian serius bagi eksekutif. Kami akan segera melakukan perbaikan, evaluasi, serta penyempurnaan terhadap berbagai program pembangunan ke depannya,” tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak bisa diraih sendirian, melainkan hasil kerja sama lintas pihak. “Kuncinya adalah sinergi. Tidak ada kesuksesan yang dicapai secara mandiri. Semua capaian ini berkat kerja sama antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan pelaku usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur,” tambahnya.
Jawaban Terukur atas Berbagai Isu Strategis
Menanggapi catatan dan rekomendasi dari DPRD, Khofifah menyampaikan tanggapan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing pihak agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran.
Ketahanan Pangan dan Alih Fungsi Lahan
Dalam hal ketahanan pangan, Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya telah aktif berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini mengingat Jawa Timur berperan sebagai lumbung pangan utama nasional.
“Kami pastikan setiap rencana alih fungsi lahan akan dikaji dampaknya secara ketat terhadap ketahanan pangan nasional. Koordinasi terus kami perkuat agar pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Beberapa usulan seperti penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 3 persen, disampaikan Khofifah, berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga Pemprov akan mendorong penyelesaiannya melalui jalur koordinasi nasional.
Pendidikan: Penyelesaian Sesuai Kewenangan
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Timur mencatat keberhasilan mencapai 100 persen dari total 881 indikator kinerja tingkat provinsi. Terhadap tantangan indikator makro seperti rata-rata lama sekolah, Khofifah menjelaskan pembagian tanggung jawab yang jelas: pengelolaan jenjang SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan provinsi, sedangkan jenjang SD dan SMP berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota.
“Jika rata-rata lama sekolah kita masih setara lulusan kelas 3 SMP, perbaikan utamanya berada di wilayah kabupaten/kota. Namun, hal ini tetap menjadi tanggung jawab bersama untuk kita selesaikan secara kolaboratif,” tegasnya.
Kesehatan: Capaian yang Membanggakan
Di bidang kesehatan, Jawa Timur mencatat prestasi gemilang: angka stunting menjadi yang terendah kedua di tingkat nasional setelah Bali, sedangkan cakupan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menduduki peringkat kedua nasional setelah Jawa Tengah, dan jauh melampaui rata-rata nasional.
“Kita perlu melihat data secara adil. Masalah yang muncul di satu kabupaten tertentu tidak bisa langsung dianggap sebagai gambaran keseluruhan kondisi provinsi,” ujar Khofifah. “Prestasi ini membuktikan bahwa kerja keras yang kita lakukan bersama telah memberikan hasil nyata bagi kesehatan masyarakat.”
Kinerja BUMD dan Penghargaan
Mengenai penilaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah mengingatkan agar evaluasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Sebagai contoh, Bank Jatim berhasil mencatatkan laba bersih tertinggi dibandingkan seluruh Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2026.
Menilai kinerja BUMD tidak bisa disamaratakan semuanya. Setiap lembaga memiliki tugas dan tantangan yang berbeda-beda,” katanya.
Ia juga menanggapi soal penghargaan yang diterima Pemprov, seperti Penghargaan Satyalancana Wira Karya atas produksi padi tertinggi nasional periode 2020–2025. Khofifah menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan buah dari kerja keras bersama.
“Kami tidak menargetkan berapa banyak penghargaan yang ingin diraih. Kami hanya bekerja keras dan bersinergi. Jika ada apresiasi yang diberikan, itu adalah pengakuan bagi para petani kita—para pahlawan pangan sejati di Jawa Timur—dan saya hanya menjadi wakil untuk menerimanya,” ungkapnya dengan bangga.
DPRD Tegaskan Dukungan Penuh
Menutup sesi rapat, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan tanggapan positif atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan semata-mata bertujuan untuk mendukung kesuksesan pembangunan daerah.
“Seluruh fraksi sepakat untuk menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini. Catatan yang kami sampaikan adalah bentuk dukungan dan perhatian agar setiap langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna, bermanfaat, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkasnya. [aya.kt]
