Sidoarjo, Bhirawa
Jawa Timur kembali menjadi sorotan nasional setelah Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026. Peluncuran program tersebut dipusatkan di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5).
Khofifah menegaskan bahwa GPIPS bukan sekadar agenda seremonial rutin, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Yang ingin kami sampaikan, ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka Insya allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegas Khofifah.
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS juga didukung oleh capaian ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,96% secara tahunan atau [y-o-y], tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua secara nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Dari sisi pengendalian harga, kondisi Jawa Timur pada April 2026 masih berada dalam batas yang terkendali. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,85 persen, sedangkan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.
Adapun tiga komoditas yang menjadi pendorong utama inflasi bulanan pada periode tersebut adalah angkutan udara sebesar 0,23 persen, minyak goreng 0,06 persen, dan nasi dengan lauk 0,03 persen.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Jatim terus memperkuat berbagai instrumen pengendalian harga, salah satunya melalui Program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile. Program ini diharapkan mampu menjadi penguat kerja sama antar-daerah atau KAD dalam merespons tekanan inflasi secara lebih cepat dan terarah.
“Sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, Kabupaten/Kota seperti yang diinisiasi lewat KAD adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Bahkan, kita selalu mendapatkan update bagaimana volatile food yang hampir selalu terjadi di kabupaten atau titik yang sama dan berulang,” tuturnya.
Melalui platform tersebut, sinergi antarwilayah juga diharapkan semakin erat sehingga distribusi pangan bisa berlangsung lebih merata dan efisien.
Khofifah juga menekankan bahwa Jawa Timur harus menjadi pelopor dalam menghadirkan pangan sejahtera yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Menurutnya, pangan sejahtera tidak cukup hanya berbicara soal ketersediaan beras atau komoditas sumber kalori, tetapi juga harus mencakup pemenuhan protein hewani.
Ia menilai, keseimbangan antara kecukupan kalori dan protein merupakan fondasi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Kenapa populasi sapi baik potong maupun sapi perah di Jawa Timur itu tinggi sekali dibanding provinsi lain karena kita diuntungkan oleh keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari Malang,” ucap Khofifah.
“Ini jadi momen kita memperluas swasembada pangan yang berbasis protein. Kita bisa membuat Plan of Action dari pertemuan kali ini sehingga dalam tiga tahun kita sudah bisa swasembada daging,” imbuhnya.
Di sektor pertanian, Khofifah menyebut penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combine harvester sebagai salah satu solusi penting dalam mendukung suksesnya GPIPS. Teknologi ini dinilai mampu menekan kehilangan hasil panen padi atau losses hingga 11 persen.
“Sehingga kalau misalnya ini bisa mengurangi 10 persen, kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton Gabah Kering Panen, maka kita bisa menambah 3,4 juta tanpa harus melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan tetapi dengan cara memanennya menggunakan combine harvester,” jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengapresiasi langkah Pemprov Jatim, terutama dalam penganggaran APBD untuk urusan pangan.
Jawa Timur disebut berada di posisi kedua sebagai daerah dengan alokasi APBD tertinggi untuk urusan pangan secara nasional, setelah DKI Jakarta.
“Kita selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah mana komitmennya. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmennya,” ucap Bima Arya.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama antar-daerah, khususnya dalam wilayah aglomerasi. Menurutnya, kepala daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi wilayah masing-masing sehingga integrasi kebijakan menjadi sangat penting.
“Mari kita kawal bersama gerakan ini. Mudah-mudahan tetap berlanjut di daerah lainnya. Kemendagri siap untuk mengawal bersama,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan bantuan Alsintan kepada sejumlah koperasi, diberangkatkan 25 truk pengangkut beras ke berbagai tujuan, serta digelar Pasar Murah untuk masyarakat.
Pasar Murah itu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras, gula, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. [aya.kt]
