DPRD Bondowoso, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso secara resmi menyerahkan 57 butir rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2026 terhadap penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar khidmat di Gedung Graha Paripurna DPRD Bondowoso, pada Rabu (22/4).
Rapat Paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i, Ketua DPRD Ahmad Dhafir dan Wakil DPRD Sinung Sudrajat.
Hadir pula jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, serta seluruh camat se-Kabupaten Bondowoso.
Bupati Hamid menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas ketelitian dan kerja komprehensif dalam menelaah LKPJ. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan dan perbaikan kinerja pemerintahan.
“Rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sekaligus wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini menjadi masukan produktif bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Bondowoso,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menyisakan sejumlah catatan. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi mendasar, baik untuk program yang tengah berjalan maupun penyusunan kebijakan anggaran ke depan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh rekomendasi akan diintegrasikan ke dalam tiga pilar utama kebijakan daerah, yakni evaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan efektif, penguatan acuan kebijakan anggaran dalam penyusunan perubahan APBD maupun APBD tahun berikutnya.
“Serta penguatan regulasi sebagai landasan penyusunan peraturan daerah dan kebijakan strategis lainnya,”terang Ra Hamid sapaan karibnya itu.
Lebih jauh, Lora Hamid menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan anggaran. Langkah ini diarahkan agar setiap penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia pun berharap hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dan semakin solid. “Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya. [san]
