Kabupaten Malang, Bhirawa
Isu dugaan praktik pemerasan emas batangan oleh oknum petinggi BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Malang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Surat pengaduan terkait hal ini telah diterima DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat (27/3), Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Malang Yanti Dyah Harsono menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang dugaan tersebut.
“Jika ada bukti atau keterangan pendukung, kami akan segera informasi ke bagian Sumber Daya Manusia dan Komunikasi Publik,” ujarnya.
Yanti juga menegaskan tidak ada biaya yang dikenakan bagi klinik pratama yang mengajukan kerja sama baru atau perpanjangan kerja sama fasilitas kesehatan (faskes).
“Untuk komunikasi dengan media, seharusnya melalui bagian Komunikasi Publik,” tambahnya.
Ditempat terpisah, Owner RSU Wajak Husada sekaligus anggota PKFI Kabupaten Malang Drh Puguh Wiji Pamungkas menyampaikan, proses pengajuan kerja sama ke BPJS Kesehatan berjalan tanpa biaya dan aman.
“Informasi tentang pemerasan itu perlu diklarifikasi langsung ke pihak BPJS Kesehatan,” katanya. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dia juga menjelaskan bahwa BPJS merupakan lembaga vertikal yang berkoordinasi dengan DPR RI, sehingga DPRD Provinsi maupun Kabupaten tidak dapat mengevaluasi kinerjanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok menyampaikan isi surat pengaduan yang berisi 10 poin. Di antaranya disebutkan bahwa klinik yang mengajukan kerja sama baru diminta menyediakan 10 gram emas, sedangkan untuk perpanjangan atau peningkatan rekredensial diminta 5 gram emas.
“Jika tidak memberikan emas, pengajuan akan dipersulit dengan berbagai alasan, dan jumlah emas bisa berbeda tergantung jenis faskes,” jelasnya. [cyn.kt]
