Kota Batu, Bhirawa – Wali Kota Batu, Nurochman menargetkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di kota ini bisa mencapai 100 persen di tahun ini. Hal ini untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kota Batu memperkuat pendataan, kepesertaan, dan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di pekan terakhir bulan Oktober ini, capaian UHC di Kota Batu telah mencapai 98,7 persen. Wali Kota menegaskan, penguatan JKN merupakan prioritas pemerintah daerah sekaligus wujud kehadiran pemerintah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.
Masih terdapat sekitar 3.000 warga yang belum tercakup JKN. “Karena itu diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sisa angka tersebut bisa segera ter-cover , sekaligus kepesertaan JKN bisa tepat sasaran,” ujar Nurochman, Senin (26/10/226).
Dalam mewujudkan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemkot Batu mengoptimalkan integrasi data Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, dan BPJS Kesehatan. Pendataan ini disertai dengan “by name by address” hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan pekerja sektor informal rentan yang belum terlindungi JKN,” jelas Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.
Penguatan perlindungan JKN juga mencakup peningkatan mutu fasilitas kesehatan, dan ketersediaan obat. Dalam hal pelayanan harus dihilangkan adanya diskriminasi antara pasien JKN dan pasien umum.
Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan. Termasuk kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja turut menjadi bagian dari upaya optimalisasi tersebut.
Melalui langkah ini, Pemkot Batu berkomitmen memastikan masyarakat tidak terkendala biaya maupun status kepesertaan saat membutuhkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Daerah bisa segera mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi warga Kota Batu.
Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan JKN termasuk kepesertaannya bisa tepat sasaran. Untuk itu Dinkes melaksanakan sosialisasi Perwali Optimalisasi JKN serta pembekalan verifikasi dan validasi data bagi RT, RW, dan pemerintah desa/kelurahan. Hal ini sebagai bentuk pendampìngan untuk lebih menjamin pelaksanaan JKN bisa tepat sasaran.
Dalam sosialisasi di desa- dèsa dan kelurahan, Dinkes juga memberikan pembekalan dalam verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN. Seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam memastikan data kepesertaan JKNB sehingga bisa semakin akurat.
“Dengan demikian masyarakat yang memperoleh hak pelayanan kesehatan akan semakin tepat sasaran,” ujar dr Susana Indahwati, Kabid Pelayanan dan Pembiayaan Sumber daya Kesehatan, Dinkes Kota Batu.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap di seluruh desa dan kelurahan se-Kota Batu. Dengan demìkian seluruh wilayah akan mendapatkan pembekalan yang sama dalam mendukung optimalisasi JKN. Langkah ini dinilai penting agar integrasi jaminan kesehatan dari pemerintah dapat berjalan lebih akurat dan meminimalkan kendala administratif saat warga berobat.
Dalam forum sosialisasi, Dinkes berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu. Kolaborasi dua dinas ini menjadi kunci untuk menyelaraskan aspek pelayanan kesehatan dengan pemetaan klaster sosial kemasyarakatan.
“Para Ketua RT juga dilibatkan secara aktif dan diberikan pendampingan teknis. Karena mereka merupakan ujung tombak yang paling memahami kondisi riil di lapangan serta status sosial ekonomi warga di lingkungannya masing-masing,” jelas Susanna.
Dengan kolaborasi ini diharapkan proses validasi data kepesertaan JKN di Kota Batu dapat rampung dengan cepat dan akurat. Dengan demikian cakupan kesehatan semesta yang berkeadilan atau Universal Health Coverage bisa segera diwujudkan di Kota Wisata Batu. [nas.kt]
